Insitekaltim, Samarinda – APBD Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 dipastikan turun menjadi Rp15,15 triliun dari sebelumnya Rp21,35 triliun, setelah pendapatan transfer dari pusat merosot tajam hingga 66 persen.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni dalam Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltimdi Gedung B DPRD Kaltim pada Sabtu, 29 November 2025.
Ia menegaskan bahwa perubahan drastis ini memaksa pemerintah melakukan sejumlah penyesuaian, terutama pada belanja prioritas dan alokasi program unggulan.
Dalam penyampaian nota keuangan, Sri Wahyuni menjelaskan pendapatan transfer yang semula direncanakan Rp9,33 triliun terpaksa dikoreksi menjadi Rp3,13 triliun, turun Rp6,19 triliun atau 66,39 persen.
“Penurunan ini tentu memberikan tekanan kepada pemerintah daerah, sehingga perlu strategi untuk menutup celah fiskal melalui optimalisasi pendanaan lain,” ujarnya.
Dana Bagi Hasil (DBH) juga anjlok dari Rp6,06 triliun pada 2025 menjadi Rp1,62 triliun di tahun 2026.
Sri Wahyuni membeberkan data untuk Struktur R-APBD 2026. Total APBD sebesar Rp15,15 triliun, dengan rincian:
Pendapatan Daerah Rp14,25 triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,75 triliun, Transfer sebesar Rp3,13 triliur, dan Lain-lain pendapatan sah yakni Rp362,03 miliar.
Sementara itu, Belanja Daerah Rp15,15 triliun dengan rincian yakni Belanja Operasi Rp8,16 triliun, Belanja Modal Rp1,06 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp33,93 miliar, dan Belanja Transfer Rp5,89 triliun. Serta Pembiayaan Daerah yakni Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp900 miliar.
Meski APBD menyusut besar, Sri menegaskan program unggulan tetap berjalan.
“Program prioritas tetap dijalankan, hanya volumenya menyesuaikan. Contohnya perjalanan religi lintas agama, jumlahnya mungkin tidak sebanyak sebelumnya,” jelasnya.
Sektor pendidikan dan kesehatan dipastikan tidak terganggu.
“Insha Allah pendidikan tetap. Kesehatan juga,” tegasnya.
Untuk infrastruktur, penyesuaian dilakukan mengikuti penurunan transfer ke daerah (TKD).
Sri melaporkan serapan anggaran OPD sudah melewati 75 persen. Namun beberapa OPD masih berada kategori merah dalam pemantauan mingguan.
“Merah itu karena belum mencapai target mingguan. Meskipun realisasi meningkat, target hariannya belum terpenuhi. Kita lihat sampai akhir tahun,” katanya.
Sri Wahyuni memastikan pembahasan APBD berjalan sesuai mekanisme.
“Nanti malam fraksi-fraksi menyampaikan pandangan. Besok pemerintah memberikan jawaban, lalu masuk tahap persetujuan,” ujarnya.
Dengan APBD yang kini lebih kecil, Pemprov Kaltim menghadapi tantangan menjaga stabilitas fiskal sambil tetap memenuhi belanja dasar, layanan publik, serta program prioritas gubernur dan wakil gubernur.
