Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Penunjukan Pj Sekda Samarinda Tertahan, Wali Kota Soroti Proses di Pemprov

    Maret 30, 2026

    Kendala Dapodik Hambat TPG Guru, Pembayaran Dipastikan Tetap Dirapel

    Maret 30, 2026

    Isu Bantuan Provinsi 2027 Menguat, Andi Harun Minta Tidak Dihapus Total

    Maret 30, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
    • Tokoh
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    Home»Advertorial»DPRD Samarinda»Anggaran Minim Hambat Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak
    DPRD Samarinda

    Anggaran Minim Hambat Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

    LarasBy LarasAgustus 15, 202402 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Teks: Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Insitekaltim,Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menyampaikan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan koordinasi antar-OPD (organisasi perangkat daerah).

    Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda telah melakukan tugasnya dengan baik berdasarkan program kerjanya. Namun hal itu dapat terhambat akibat kurangnya pendanaan.

    “Regulasi sudah ada, tapi efektivitasnya tergantung pada anggaran yang memadai,” ujar Sri Puji dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2024, Rabu (14/8/2024).

    Disebutkan politikus Partai Demokrat itu, pihaknya tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaran Pembangunan Ketahanan Keluarga.

    Regulasi tersebut ke depannya, diharapkan mampu menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak di Samarinda.

    Adapun Puji sapaan akrabnya ini menjelaskan faktor-faktor terjadinya kekerasan itu disebabkan masalah ekonomi, termasuk kemiskinan ekstrem dan ini masih menjadi tantangan besar di Samarinda.

    “Ketahanan keluarga adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan dan stunting,” katanya.

    Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan di sekolah-sekolah.

    “Sosialisasi sudah dimulai, tapi pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran,” katanya.

    Menurutnya, anggaran untuk penanganan kekerasan, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), serta rumah aman masih sangat minim.

    Ia berharap pemerintah dapat melihat kekurangan ini dan bersama-sama mencari solusi guna mempercepat pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan serta anak di Samarinda.

    “Kita perlu terus berkoordinasi dan memastikan anggaran serta SDM yang memadai untuk mencapai tujuan ini,” pungkasnya.

    OPD Sri Puji Astuti TPPO
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Laras

    Related Posts

    Fokus Evaluasi dan Adaptasi, Wali Kota Samarinda Tekankan Efisiensi di Tengah Tekanan Fiskal

    Maret 30, 2026

    Kebijakan Mulok Jadi Biang Masalah, Guru Bahasa Inggris Tak Dapat TPG

    Maret 30, 2026

    Air Jadi Tambang Baru, Gubernur Rudy Mas’ud Genjot Pajak Permukaan di Kaltim

    Maret 28, 2026

    Andi Harun Recanakan Bangun Taman Lansia di Samarinda, Dorong Ruang Publik Ramah Usia

    Maret 26, 2026

    DPRD Samarinda Dorong Uji Coba Sistem Parkir Berlangganan Sebelum Berlaku Luas

    Maret 15, 2026

    Gelar Bukber Bersama Warga, Helmi Siapkan Ribuan Porsi Konsumsi

    Maret 15, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Penunjukan Pj Sekda Samarinda Tertahan, Wali Kota Soroti Proses di Pemprov

    Andika SaputraMaret 30, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun menyoroti belum terbitnya rekomendasi penunjukan Penjabat (Pj)…

    Kendala Dapodik Hambat TPG Guru, Pembayaran Dipastikan Tetap Dirapel

    Maret 30, 2026

    Isu Bantuan Provinsi 2027 Menguat, Andi Harun Minta Tidak Dihapus Total

    Maret 30, 2026

    Angkat Bicara Terkait Bankaltimtara, Andi Harun Serahkan Sepenuhnya ke Gubernur Kaltim

    Maret 30, 2026
    Our Picks

    Penunjukan Pj Sekda Samarinda Tertahan, Wali Kota Soroti Proses di Pemprov

    Maret 30, 2026

    Kendala Dapodik Hambat TPG Guru, Pembayaran Dipastikan Tetap Dirapel

    Maret 30, 2026

    Isu Bantuan Provinsi 2027 Menguat, Andi Harun Minta Tidak Dihapus Total

    Maret 30, 2026

    Angkat Bicara Terkait Bankaltimtara, Andi Harun Serahkan Sepenuhnya ke Gubernur Kaltim

    Maret 30, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.