Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun menargetkan Samarinda menjadi kota pertama di Kalimantan Timur yang menerapkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam sistem pemerintahan secara menyeluruh.
Hal ini disampaikan usai menghadiri Paparan Progres Transformasi Digital dan Workshop AI di Hotel Mercure Samarinda, Senin 16 Juni 2025.
Samarinda tengah mempercepat transformasi digital untuk menghadirkan layanan publik yang efisien dan akurat berbasis teknologi. AI dirancang menjadi bagian inti dari sistem birokrasi dan evaluasi kinerja pemerintahan.
“Kami optimis kalau ini nanti sudah final implementasi, Samarinda akan jadi yang pertama di Indonesia, khususnya di Kaltim,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, teknologi AI bukan hanya mendigitalisasi proses, tapi juga memungkinkan perencanaan dan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
“Program yang berkualitas itu datang dari data dan informasi yang akurat. AI membantu menyusun program berdasarkan data agar anggaran APBD langsung terasa manfaatnya,” lanjutnya.
Penerapan AI tidak lepas dari kesiapan sumber daya manusia. Para kepala OPD didorong untuk meningkatkan kapasitas, memahami konsep AI, dan mampu membaca serta mengelola data secara efektif.
“Kepala OPD harus meng-upgrade pengetahuan dan keterampilannya. Kita siapkan operator AI di setiap perangkat daerah. Ini bukan soal menunggu bantuan sistem, tapi soal kemampuan mengolah data dengan cerdas,” katanya.
Selama ini, laporan manual menjadi beban dalam pengambilan keputusan. Dengan integrasi AI, data kinerja bisa dipantau secara langsung, faktual, dan lebih mudah dianalisis.
“Selama ini kita terima ratusan lembar laporan, belum tentu akurat. Dengan AI, kita bisa lihat mana yang baik, cukup, atau perlu segera diperbaiki,” jelasnya.
Pemkot Samarinda menggandeng Ainun Najib, praktisi teknologi nasional, untuk merancang sistem digital berbasis AI. Ainun dikenal melalui inisiatif publik seperti KawalPemilu.org dan KawalCovid19.id.
Andi Harun menjadikan Estonia sebagai rujukan utama dalam pembangunan layanan digital. Menurutnya, struktur layanan publik negara tersebut dianggap teratur dan realistis untuk diadaptasi di Samarinda.
“Banyak negara kita pelajari. Pelaksanaannya bisa kita lihat dari Singapura, tapi jalurnya kita contoh dari Estonia karena lebih rinci dan sistematis,” ucapnya.
Perkiraan pengembangan sistem digital ini mencapai waktu lima tahun. Namun, Andi Harun berharap target bisa dicapai sebelum tahun 2028.
“Kenapa lima tahun? Karena kita lihat kapasitas APBD. Tapi saya sudah minta disusun ulang, semoga sebelum 2028 sistem ini sudah berjalan penuh,” ungkapnya.
Workshop ini diikuti oleh jajaran kepala OPD, pejabat teknis, serta operator digital. Materi difokuskan pada pembangunan ekosistem data yang aman, efisien, dan dapat diakses secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
Transformasi digital yang berjalan saat ini tidak hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan cara berpikir dan bekerja. Pemerintah diarahkan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
“Kita tidak bisa menghindar dari dunia AI. Kalau tidak bersiap dari sekarang, kita akan tertinggal. Tapi kalau semua kompak, saya yakin Samarinda bisa jadi contoh transformasi digital di Kaltim, bahkan di tingkat nasional,” tutup Andi Harun.
