Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun mendorong pembenahan sistem pengelolaan pemerintahan melalui Corporate University agar persoalan yang berulang, termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dicegah sejak tahap perencanaan.
Andi Harun menilai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak otomatis menunjukkan seluruh proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah berjalan tanpa persoalan.
“WTP itu tidak menjamin bahwa di dalam proses pelaksanaan APBD kita tidak bermasalah,” tegas Andi Harun dalam kegiatan Anugerah ASN Kota Samarinda Tahun 2025 dan launching Corporate University Pemkot Samarinda, Kamis, 3 September 2026.
Menurutnya, WTP merupakan ukuran terhadap pengelolaan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta kepatuhan terhadap regulasi tata kelola keuangan daerah.
Sementara persoalan lain dalam proses pelaksanaan anggaran, seperti potensi mark-up harga maupun perencanaan yang tidak sesuai, memiliki ruang pemeriksaan dan penanganan tersendiri.
Andi Harun juga menyoroti masih adanya temuan BPK setiap tahun meskipun Pemkot Samarinda memperoleh opini WTP. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar persoalan yang sama tidak terus berulang.
Ia berharap Corporate University tidak hanya diisi materi pembelajaran atau learning catalog. Menurutnya sistem tersebut juga harus memuat objective catalog yang berisi persoalan nyata yang dihadapi pemerintah daerah.
“Tidak boleh hanya sekadar berisi tentang learning catalog, tapi juga harus berisi tentang objective catalog masalah-masalah yang dihadapi kota,” jelasnya.
Melalui pendekatan tersebut, ASN nantinya dapat dilibatkan untuk membahas dan mencari solusi atas persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Andi Harun bahkan mendorong adanya sistem yang terintegrasi sejak proses penyusunan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), hingga tahapan pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, integrasi diperlukan agar proses penganggaran tidak berjalan terpisah dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Ia mencontohkan masih adanya usulan pengadaan yang masuk ketika proses penganggaran berjalan, tetapi belum didukung perencanaan yang memadai.
Karena itu, menurut Andi Harun, pembelajaran dalam Corporate University harus diarahkan pada persoalan konkret yang ditemukan dalam proses pemerintahan. Dengan begitu, pengetahuan ASN tidak hanya berhenti pada teori, tetapi dapat digunakan untuk memperbaiki sistem kerja.
“Yang saya katakan tadi dengan core values, tidak boleh hanya sekadar berisi tentang learning catalog, tapi juga harus berisi tentang objective catalog masalah-masalah yang dihadapi kota,” pungkasnya.
