Insitekaltim,Bontang – Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang Agus Haris tegas menolak dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terkait pembebasan lahan seluas 704 hektare di Loktunggul, Bontang Lestari.
Penolakan ini didasari oleh ketidakpuasan terhadap tahapan pembebasan lahan yang dianggap dilakukan secara diam-diam dan tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat.
“Dalam Amdal masyarakat tidak terakomodir secara jelas. Karena kalau itu sudah dikelola sebagai kawasan industri, keuntungannya akan berlipat ganda yang bisa didapat,” ungkap Agus Haris usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Senin (8/7/2024).
Agus Haris mengkritik dokumen Amdal yang diajukan, dengan menyebut bahwa tidak ada manfaat jangka panjang bagi warga yang terdampak.
Menurutnya, pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat harus menjadi prioritas karena area tersebut akan menjadi kawasan industri di masa depan.
“Dalam Amdal yang diajukan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi bagi warga yang terdampak harus ada manfaat jangka panjang, sebab area itu ke depannya bakal jadi kawasan industri,” jelasnya.
Selain itu, Agus Haris menekankan bahwa dokumen Amdal harus merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja. Namun, dalam dokumen yang diajukan, tidak ada penjelasan jelas mengenai berapa banyak tenaga kerja lokal yang akan diserap.
“Penjelasan dokumen Amdal ihwal berapa tenaga Bontang yang bakal diserap juga tidak disebutkan. Tidak rasional kalau jumlah pekerja hanya 100 sampai 500 orang dalam satu proyek pekerjaan. Kalau dilihat dari perusahaan sebelumnya pasti ribuan tenaga kerja, tidak mungkin ratusan. Mulai dari pemancangan sampai dibangunnya, itu tidak diatur,” tambah Agus Haris.
Kekecewaan Agus Haris semakin mendalam dengan absennya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur dalam RDP. Menurutnya, DLH memiliki peran sentral dalam penyusunan Amdal dan seharusnya memberikan penjelasan secara rinci.
“Saya tolak ini Amdalnya secara keseluruhan, kecuali DLH siap mempresentasikan secara jelas di depan kami,” tegas Agus Haris.
