Insitekaltim,Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan bahwa data kependudukan adalah hal yang vital bagi penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.
“Mengedepankan penguatan-penguatan tentang pola data kependudukan dan catatan sipil, sehingga dapat menjadi penyangga kebutuhan utama data penyelenggara pemilu,” ujar Akmal Malik pada Rabu, (8/11/2023) di ruang kerjanya.
Akmal Malik meminta untuk melakukan pemetaan dan pendataan secara detail, terutama surat keterangan pindah warga negara indonesia (SKPWNI).
Menurutnya, pengelolaan data tersebut juga berkaitan dengan kemajuan teknologi yang nantinya akan membantu pelayanan masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.
Pada kesempatan itu juga, Akmal Malik menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ke Kutai Barat, Bupati Kubar menyempatkan laporan bahwa sebanyak 30 ribu penduduknya belum mendapatkan SKPWNI. Hal tersebut menjadi tugas langsung bagi Pj Gubernur dari Presiden Jokowi.
Maka dari itu, Akmal meminta agar permasalahan pendataan dapat berjalan tepat dan akurat sebelum disampaikan kepada pimpinan.
“Tolong pastikan data, jika tidak punya data maka tidak usah berbicara kepada publik,” tegasnya.
Akmal juga meminta kepada jajaran Disdukcapil kabupaten/kota agar secara paralel harus memiliki data berapa jumlah warga di daerahnya yang tidak/belum mendapatkan SKPWNI (by name, by address).
Sebelumnya, Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengungkapkan per semester 1 tahun 2023, penduduk Kaltim berjumlah 3,97 juta jiwa, terdiri dari laki-laki 2 juta jiwa dan perempuan 1,9 juta jiwa. Kota Samarinda menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kaltim dengan total 856 ribu jiwa. Sedangkan daerah dengan penduduk terkecil adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan jumlah 37 ribu jiwa.
