Insitekaltim, Samarinda — Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025–2030 yang digelar di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda pada 23 Juni 2025 turut dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Akhmed Reza Pachlevi.
Dalam wawancara usai acara, Reza menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Aulia-Rendi mampu membawa perubahan signifikan di Kukar. Ia menyoroti pentingnya realisasi janji-janji kampanye serta keberlanjutan program-program baik yang sebelumnya telah dijalankan.
“Kami berharap dengan hadirnya Pak Aulia dan Pak Rendi sebagai kepala daerah ini bisa membawa Kukar lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih baik lagi,” ucap Reza.
Menurutnya, hingga saat ini pembangunan di Kukar masih terbilang minim dan perlu percepatan di berbagai sektor.
Lebih lanjut, Reza menyebut bahwa infrastruktur menjadi prioritas utama yang perlu segera dibenahi. Ia menekankan pentingnya pengendalian banjir, pembangunan jalan dan drainase, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
“Yang diprioritaskan secara garis besar adalah infrastruktur, baik itu dari pengendalian banjir, kemudian juga pembangunan jalan dan drainase. Untuk bidang pendidikan dan kesehatan, kita tahu program terdahulu sudah cukup baik, tinggal dilaksanakan sesuai dengan janji yang dikampanyekan,” jelasnya.
Menurut Reza, keberlanjutan program terdahulu akan lebih efektif jika ditopang oleh komitmen kuat kepala daerah yang baru, terlebih Kukar memiliki potensi besar yang masih belum tergarap maksimal.
Dalam kesempatan yang sama, Reza juga menanggapi peristiwa longsor yang terjadi di kilometer 28, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan. Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim melalui Komisi III sangat responsif terhadap isu tersebut dan siap turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kemungkinan besar hari Selasa kami akan turun ke lapangan bersama dinas terkait, yaitu Dinas ESDM, DPRD Komisi III, kemudian juga Pemkab Kukar, pemerintah desa, BPPJN, dan pihak Unmul,” kata Reza.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat dua pandangan berbeda mengenai penyebab longsor. Kajian dari Universitas Mulawarman (Unmul) menyebut faktor alam sebagai pemicu utama, bukan aktivitas pertambangan. Namun, sebagian masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Desa Tani Jaya menyatakan bahwa longsor tersebut berkaitan dengan aktivitas tambang.
“Dalam hal ini kami terbuka. Kami minta juga pandangan dari masyarakat melalui kajian komprehensif mereka tentang dampak longsor ini. Kami terbuka dengan semua pendapat,” ujar Reza.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak dalam kapasitas mengadili atau mengeksekusi keputusan, melainkan sebagai fasilitator yang akan mengawal dialog antara pihak-pihak terkait demi mencari solusi terbaik.
Sebagai penutup, Reza menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, akademisi, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Ia berharap pemerintahan Kukar yang baru bisa membuka ruang diskusi yang luas serta melibatkan semua pihak dalam pengambilan kebijakan.
“DPRD hadir bukan untuk menghakimi, tetapi menjadi penghubung antarkepentingan agar pembangunan berjalan lancar dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dengan pelantikan Aulia-Rendi sebagai pemimpin baru, publik menaruh harapan besar akan percepatan pembangunan dan penanganan isu-isu strategis di Kukar. Dukungan legislatif menjadi salah satu kunci untuk memastikan program kerja dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.
