Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai memperketat disiplin pengelolaan keuangan daerah menjelang Tahun Anggaran 2027. Penuntasan pendataan kewajiban atau tunda bayar serta penataan anggaran bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas menjadi dua agenda utama untuk memastikan setiap belanja pemerintah berjalan terukur, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Inspektorat di Ruang Rapat Sekda, Balai Kota Samarinda, Senin, 16 November 2026.
Ia menargetkan seluruh pendataan utang dan kewajiban perangkat daerah rampung paling lambat 30 November 2026, dengan mengacu pada realisasi pembayaran terbaru.
Neneng juga meminta seluruh perangkat daerah melakukan konsolidasi data secara menyeluruh, menghindari pencatatan ganda, serta melengkapi setiap perubahan nilai dengan perbandingan pengajuan sebelumnya dan dukungan anggaran yang tersedia.
“Seluruh kewajiban pemerintah daerah harus tercatat secara lengkap dan akurat. Jangan sampai ada kewajiban yang terlewat ataupun muncul pencatatan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kita membutuhkan data yang valid sebagai dasar perencanaan anggaran 2027,” Tegasnya.
Selain pembenahan kewajiban keuangan, Pemkot Samarinda juga akan menerapkan kebijakan lebih selektif terhadap alokasi BBM kendaraan dinas. Mulai 2027, kendaraan dinas jabatan atau struktural tidak lagi memperoleh alokasi anggaran BBM, dengan pengecualian kendaraan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Sementara kendaraan operasional tetap dapat dipertimbangkan berdasarkan fungsi, kebutuhan, dan intensitas penggunaannya. Neneng juga mengingatkan seluruh perangkat daerah menyerahkan daftar kendaraan untuk diverifikasi, termasuk memastikan kendaraan rusak berat, tidak beroperasi, atau tidak lagi digunakan tidak dimasukkan dalam usulan.
“Kita harus memastikan anggaran BBM benar-benar diberikan kepada kendaraan yang menunjang pelayanan dan kegiatan operasional. Efisiensi bukan sekadar memangkas belanja, tetapi memastikan setiap anggaran digunakan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat,” Ucapnya.
Pelaksanaan kebijakan tersebut akan melibatkan Inspektorat bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui tahapan asistensi, pemeriksaan, dan verifikasi sebelum diterbitkan keputusan resmi.
Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Kota Samarinda, Cahya Ernawan, menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti arahan Sekda melalui validasi data dan penjadwalan konfirmasi kepada seluruh perangkat daerah.
Ia juga mengusulkan pemasangan stiker identitas pada kendaraan operasional yang memuat keterangan fungsi atau nama perangkat daerah agar lebih mudah dikenali dan diawasi.
“Kami akan memastikan setiap kendaraan yang diusulkan benar-benar sesuai dengan fungsi operasionalnya. Penandaan identitas juga menjadi salah satu upaya untuk mempermudah pengawasan dan memastikan penggunaan kendaraan dinas lebih tertib,” Ujar Cahya.
Untuk mempercepat pelaksanaan, kebijakan tersebut mulai disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah melalui instruksi dan surat edaran, dengan koordinasi masing-masing Inspektur Pembantu (Irban).
“Kita ingin membangun tata kelola keuangan yang semakin transparan, disiplin, dan akuntabel. Setiap rupiah uang daerah harus dikelola secara bertanggung jawab, tepat sasaran, dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” Tutup Cahya. (ADV)

