Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda diminta membenahi drainase dan memastikan seluruh sistem pengendalian banjir berfungsi sebelum musim hujan tiba. Sejumlah persoalan masih ditemukan, mulai dari elevasi saluran yang tidak sesuai hingga kolam retensi yang belum memiliki saluran pembuangan.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan musim kemarau menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi titik-titik yang sebelumnya mengalami banjir dan memperbaiki infrastruktur yang belum berfungsi optimal.
“Kalau belum berfungsi dengan baik, segera diperbaiki mumpung kondisi saat ini masih kering,” kata Rohim, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Salah satu persoalan drainase yang ditemukan di lapangan adalah elevasi saluran yang justru naik, padahal seharusnya menurun menuju titik pembuangan di sungai. Kondisi tersebut dapat menghambat aliran air dan memicu genangan ketika hujan turun.
Selain itu, sedimentasi dan tumpukan sampah turut menghambat aliran air. Rohim meminta Dinas Pekerjaan Umum memaksimalkan pemeliharaan drainase selama musim kemarau, termasuk mengoptimalkan petugas pemeliharaan yang dikenal sebagai hantu banyu.
Pembenahan tidak boleh hanya dilakukan pada saluran yang terlihat bermasalah. Pemerintah perlu memastikan jalur aliran air dari kawasan permukiman hingga ke sungai benar-benar terhubung dan tidak memiliki hambatan.
Rohim mencontohkan kolam retensi di kawasan Sempaja yang disebut belum memiliki saluran keluar atau outlet menuju drainase di Jalan PM Noor. Padahal, saluran tersebut diperlukan agar air dari kolam retensi dapat diteruskan menuju sungai.
“Harus dipastikan sistem pengendalian banjir itu terhubung, mulai dari kolam retensi, drainase, sampai ke sungai,” ujarnya.
Jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, air berpotensi kembali melimpas ke jalan saat hujan deras. Terlebih, menurut Rohim, hujan ekstrem perlu diantisipasi setelah periode kemarau panjang.
Selain pembenahan drainase, ia menilai pengendalian banjir harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Di kawasan hulu, pemerintah perlu memperkuat konservasi dan mengendalikan alih fungsi daerah resapan air agar limpasan menuju kawasan perkotaan tidak semakin besar.
Rohim juga mendorong pembangunan pintu air di sejumlah titik yang menjadi jalur masuk air ke Samarinda untuk mengantisipasi banjir akibat pasang. Dalam skema tersebut, pintu air dapat ditutup ketika terjadi pasang, sedangkan air dari dalam kota dipompa keluar.
Ia menilai penyelesaian persoalan banjir perlu menjadi prioritas pemerintah pada sisa masa kepemimpinan wali kota. Program yang telah berjalan, menurutnya, harus diikuti langkah konkret untuk menyelesaikan masalah di lapangan.
“Pemerintah mesti memprioritaskan dan lebih berani mengambil tindakan terkait program pengendalian banjir,” katanya.
