Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Festival Kemilau Kaltim Kembali Digelar, Dorong UMKM dan Ekonomi Kreatif

    November 21, 2026

    Dinkes Kaltim Ingatkan Pelajar Samarinda Waspadai HIV, IMS hingga Bahaya Vape

    November 20, 2026

    Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209 Miliar, Andi Harun Khawatir Timbulkan Utang

    November 20, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Pemerintah
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    • Lifestyle
    • Olahraga
    • Kesehatan
    insitekaltim.com
    Home»Politik»Kemitraan PT Swakarsa Capai 5.223 Hektare, Warga yang Tak Punya Lahan Belum Terakomodasi
    Politik

    Kemitraan PT Swakarsa Capai 5.223 Hektare, Warga yang Tak Punya Lahan Belum Terakomodasi

    AminahBy AminahSeptember 26, 2026Updated:Oktober 10, 202603 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Teks: Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan menerima aspirasi masyarakat Wahau–Kongbeng terkait kemitraan perkebunan PT Swakarsa Sinarsentosa. (Dok/Fraksi PKS Kaltim)
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Insitekaltim, Samarinda – Sejumlah warga di wilayah Wahau–Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, mempertanyakan akses mereka terhadap manfaat perkebunan PT Swakarsa Sinarsentosa. Mereka mengaku tidak memiliki lahan dan bukan anggota koperasi yang menjadi bagian dari kemitraan perusahaan.

    Persoalan itu disampaikan kepada Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur dalam Hari Aspirasi, Jumat, 25 September 2026.

    Warga mempertanyakan bagaimana masyarakat yang tidak memiliki lahan dapat memperoleh manfaat dari keberadaan perkebunan. Sebab, pola kemitraan yang berjalan selama ini berkaitan dengan masyarakat yang memiliki lahan dan tergabung dalam kelembagaan koperasi.

    Dalam pembahasan bersama Fraksi PKS, diketahui terdapat sekitar 5.223 hektare kebun kemitraan yang dikaitkan dengan PT Swakarsa. Namun, lahan tersebut bukan lahan yang dikeluarkan perusahaan dari HGU untuk kemudian diberikan sebagai kebun plasma, melainkan lahan milik masyarakat yang dimitrakan dengan perusahaan.

    Di titik ini, persoalan kemitraan menjadi lebih kompleks. Keberadaan 5.223 hektare kebun kemitraan belum otomatis menjawab apakah masyarakat sekitar yang tidak memiliki lahan juga telah memperoleh akses terhadap manfaat perkebunan.

    Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan mengatakan, keberadaan kebun kemitraan tidak bisa langsung dijadikan ukuran bahwa seluruh kewajiban perusahaan terhadap masyarakat telah terpenuhi.

    “Keberadaan kebun kemitraan sekitar 5.223 hektare juga belum dapat serta-merta dianggap sebagai bukti bahwa seluruh kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar telah selesai,” ucap Firnadi.

    Menurutnya, yang perlu diperjelas bukan hanya luas kebun kemitraan, tetapi juga siapa penerima manfaatnya dan bagaimana kemitraan tersebut terbentuk.

    PKS akan menelusuri lokasi kebun, sumber lahan, koperasi yang menerima, jumlah anggota, pola kerja sama serta dasar hukum yang digunakan dalam kemitraan tersebut.

    Persoalan ini juga berkaitan dengan pembahasan mengenai kewajiban pembangunan kebun masyarakat atau plasma 20 persen. PKS belum menyimpulkan bahwa PT Swakarsa telah memenuhi ataupun melanggar kewajiban tersebut.

    Firnadi mengatakan ketentuan yang berlaku terhadap perusahaan harus dilihat berdasarkan riwayat perizinan dan regulasi yang berlaku ketika izin perusahaan diterbitkan.

    “Belum dapat disimpulkan bahwa perusahaan secara otomatis wajib mengeluarkan 20 persen dari seluruh HGU untuk dijadikan kebun plasma baru,” ujarnya.

    Meski demikian, warga yang tidak mempunyai lahan tidak bisa begitu saja diabaikan dari pembahasan manfaat keberadaan perkebunan.

    “Substansi persoalan ini bukan semata-mata mengenai pembagian lahan, tetapi juga menyangkut keadilan akses terhadap manfaat ekonomi, transparansi pola kemitraan, serta tanggung jawab perusahaan dalam membangun hubungan yang produktif dengan masyarakat sekitar,” kata Firnadi.

    Karena itu, Fraksi PKS akan meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Dinas Perkebunan Kaltim, dan PT Swakarsa membuka dokumen terkait riwayat perizinan dan kemitraan perusahaan.

    Pemeriksaan akan mencakup luas HGU, luas kebun inti, asal-usul lahan, dasar hukum kewajiban kemitraan atau FPKMS, hingga rincian kebun kemitraan seluas sekitar 5.223 hektare.

    PKS juga akan memastikan apakah kebun kemitraan tersebut selama ini telah dinyatakan sebagai pemenuhan sebagian atau seluruh kewajiban perusahaan kepada masyarakat.

    Sementara bagi warga yang tidak memiliki lahan dan belum masuk koperasi, PKS mendorong adanya alternatif kegiatan usaha produktif atau pola kemitraan ekonomi yang memungkinkan mereka tetap memperoleh manfaat dari aktivitas perkebunan.

    Fraksi PKS selanjutnya akan mempertemukan pemerintah daerah, perusahaan, koperasi kemitraan dan perwakilan masyarakat untuk membahas persoalan tersebut berdasarkan dokumen dan data.

    “Kesimpulan tersebut harus didasarkan pada audit terhadap riwayat perizinan, status lahan, pola kemitraan yang telah berjalan serta ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Firnadi.

     

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Aminah

    Related Posts

    Abdul Rohim Minta Pemkot Evaluasi Kontraktor Usai Longsor di Teras Samarinda

    November 12, 2026

    DPRD Sepakat Hentikan Pembangunan Pagar di Depan Ruko Pasar Pagi

    November 6, 2026

    Iswandi Minta UMKM Samarinda Tak Sekedar Bertahan, Tapi Harus Makin Cuan

    November 5, 2026

    Samri Minta Pemkot Kaji Ulang Status Lahan Eks Lokalisasi Bayur, Warga Jangan Dibebani ke Pengadilan

    November 4, 2026

    DPRD Samarinda Soroti Pengembangan Perumahan Grand City, Minta Pengembang Mitigasi Banjir

    November 2, 2026

    Novan Dorong Keterlibatan Pemuda dalam Pembangunan Samarinda

    Oktober 31, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Festival Kemilau Kaltim Kembali Digelar, Dorong UMKM dan Ekonomi Kreatif

    Ratu ArifanzaNovember 21, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar Festival Kemilau Kaltim 2026 setelah sempat…

    Dinkes Kaltim Ingatkan Pelajar Samarinda Waspadai HIV, IMS hingga Bahaya Vape

    November 20, 2026

    Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209 Miliar, Andi Harun Khawatir Timbulkan Utang

    November 20, 2026

    Dinsos-PM Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Penanganan Anak Jalanan

    November 19, 2026

    Pemadaman Listrik Kaltim Ditargetkan Berakhir Pertengahan Desember

    November 19, 2026
    1 2 3 … 3,452 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.