Insitekaltim, Samarinda – Ada lebih dari 20 ribu anak di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih berada dalam radar zero dose imunisasi pada 2026. Mereka adalah anak-anak yang belum memperoleh perlindungan dasar dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, jumlahnya mencapai 20.118 anak.
Data tersebut merupakan perhitungan sasaran bayi yang belum menerima imunisasi DPT1 atau Hexa1 hingga Agustus 2026, ditambah bayi yang masuk dalam sasaran pada September.
Angka itu sekaligus menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah ketika Bulan Imunisasi Kejar (BIK) digelar sepanjang 1–31 Oktober 2026.
Persoalannya bukan hanya bagaimana meningkatkan persentase cakupan imunisasi. Tantangan yang lebih mendasar adalah menemukan anak-anak yang belum tersentuh layanan imunisasi, kemudian memastikan mereka benar-benar mendapatkan dosis yang dibutuhkan.
Menurut data Dinas Kesehatan Kaltim, persoalan tersebut tersebar hampir di seluruh daerah. Kutai Kartanegara menjadi wilayah dengan risiko zero dose tertinggi, mencapai 5.678 anak. Samarinda menyusul dengan 3.916 anak, kemudian Balikpapan sebanyak 2.138 anak.
Berikutnya Kutai Timur dengan 1.972 anak, Penajam Paser Utara 1.945 anak, Paser 1.439 anak, Bontang 1.313 anak, Berau 1.034 anak, Kutai Barat 436 anak, dan Mahakam Ulu 249 anak.
20 Ribu Anak Masih Berisiko Zero Dose
Istilah zero dose dalam program imunisasi digunakan untuk anak yang belum memperoleh imunisasi DPT-HB-Hib dosis pertama. Namun sasaran Bulan Imunisasi Kejar tidak berhenti pada kelompok tersebut. Bayi dan anak bawah dua tahun yang masih memiliki imunisasi belum lengkap juga menjadi sasaran untuk dikejar.
Ini membuat pekerjaan di lapangan tidak cukup hanya dengan membuka layanan di fasilitas kesehatan dan menunggu orang tua datang.
Pemerintah Tak Bisa Hanya Menunggu
Pemerintah menyiapkan pendekatan yang lebih aktif melalui kunjungan rumah, pelibatan kader, penelusuran sasaran, hingga koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan.
Pelayanan juga tersedia melalui puskesmas dan jejaringnya, posyandu, pos pelayanan imunisasi, serta fasilitas kesehatan swasta.
Prioritas diberikan untuk DPT-HB-Hib1 atau Hexa1 bagi anak yang belum mendapatkan dosis tersebut. Sementara imunisasi lain yang belum lengkap dapat diberikan sesuai dengan status imunisasi masing-masing anak.
Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim Basarah Yanuarso mengingatkan bahwa imunisasi merupakan hak dasar anak.
“Kita harus bertindak cepat untuk melindungi anak-anak Indonesia. Imunisasi adalah hak dasar anak dan kewajiban kita untuk memastikan setiap anak terlindungi,” ujarnya.
Peringatan itu menjadi penting karena cakupan imunisasi yang rendah dan tidak merata dapat membuka peluang munculnya kembali kejadian luar biasa penyakit menular.
Artinya, persoalan zero dose tidak berhenti pada anak yang belum menerima satu dosis imunisasi. Ada risiko yang lebih luas ketika banyak anak dalam satu wilayah tidak memperoleh perlindungan yang seharusnya.
Oktober Jadi Momentum Mengejar
Bulan Oktober menjadi kesempatan pemerintah mempersempit celah tersebut. Selama sebulan, pemerintah didorong untuk tidak hanya mengejar angka capaian, tetapi memastikan anak yang masuk sasaran benar-benar ditemukan dan memperoleh layanan.
IDAI juga dilibatkan untuk memberikan pendampingan kepada puskesmas. Dokter spesialis anak yang menjadi champion imunisasi diarahkan membantu penguatan pelaksanaan program di lapangan.
Kaltim menargetkan jumlah anak berisiko zero dose terus turun dalam beberapa tahun ke depan. Dari 20.118 anak pada 2026, jumlah tersebut ditargetkan menjadi 12.909 anak pada 2027 dan terus ditekan hingga 6.189 anak pada 2030.
Target itu menunjukkan bahwa persoalan imunisasi di Kaltim membutuhkan kerja yang berkelanjutan, bukan hanya kampanye selama satu bulan.
Di sisi lain, orang tua juga memiliki peran paling dekat dengan anak. Status imunisasi perlu diperiksa kembali melalui buku KIA atau catatan imunisasi.
Jika terdapat dosis yang terlewat, anak dapat dibawa ke posyandu, puskesmas, pos imunisasi, maupun fasilitas kesehatan lainnya.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan program ini bukan hanya soal berapa persen angka cakupan imunisasi meningkat.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak anak yang sebelumnya terlewat, kemudian berhasil ditemukan dan mendapatkan perlindungan.
