Insitekaltim, Samarinda – Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mencatat usulan kebutuhan anggaran untuk menghadapi dampak El Nino telah mencapai lebih dari Rp900 juta.
“Saya hitung tadi hampir Rp900 juta usulan dari beberapa OPD,” ujarnya di Samarinda, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Nilai tersebut belum final karena pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap setiap usulan. Beberapa perangkat daerah juga masih perlu menyampaikan kebutuhan mereka.
Verifikasi dilakukan untuk melihat apakah kebutuhan yang diajukan memang realistis dan sesuai kondisi di lapangan.
Apabila terdapat usulan yang dinilai terlalu besar atau tidak sesuai kebutuhan, pemerintah dapat menguranginya. Sebaliknya, apabila ditemukan kebutuhan yang belum masuk dalam pengajuan, nilai anggaran masih dapat ditambah.
Marnabas meminta perangkat daerah menyusun kebutuhan secara rinci. Pemkot ingin setiap pengajuan memiliki dasar yang jelas sehingga anggaran yang disiapkan benar-benar dapat digunakan ketika dibutuhkan.
Salah satu yang diminta dihitung adalah kebutuhan personel yang bertugas di lapangan. Mereka membutuhkan perlengkapan maupun kebutuhan operasional selama menjalankan tugas.
“Kan mereka yang ke lapangan perlu makan minum juga,” jelasnya.
Selain kebutuhan konsumsi, beberapa perlengkapan yang diajukan antara lain alat pelindung diri (APD), kacamata dan alat penyemprot.
“Perlu APD, seperti Linmas yang ada perlu ini, alat perlindung diri, kemudian kacamata, penyemprot ini,” tambahnya.
Ia meminta seluruh kebutuhan tersebut dihitung sejak awal agar tidak muncul pengajuan tambahan ketika kegiatan sudah berlangsung.
“Jadi jangan nanti sudah berlangsung baru datang minta ini, minta itu,” tegasnya.
Dari sisi penganggaran, Pemkot Samarinda tengah memasukkan kebutuhan tersebut dalam proses perubahan APBD. Momentum perubahan anggaran dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan kebutuhan mitigasi yang sudah teridentifikasi.
“Mumpung ada space untuk anggaran perubahan,” tuturnya.
Sementara itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) tetap menjadi salah satu opsi apabila nantinya terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan tambahan.
