Insitekaltim, Samarinda – Angka kemiskinan Kota Samarinda memang tercatat turun menjadi 3,45 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, di saat yang sama, realisasi anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Samarinda hingga pertengahan tahun baru mencapai sekitar 31 persen.
Kepala Dinsos PM Samarinda Mochammad Arif Surochman mengatakan, serapan anggaran saat ini masih sesuai dengan tahapan pelaksanaan program sehingga belum menjadi persoalan.
“Serapan anggaran sekitar 31 persen. Masih on the track, jadi tidak ada kendala yang berarti. Kami optimistis sampai akhir tahun seluruh program dapat terealisasi,” ujarnya, Selasa, 14 Juli 2026.
Meski demikian, angka serapan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah mengingat berbagai program perlindungan sosial harus terus berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Arif memastikan efisiensi anggaran tidak menyentuh program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, termasuk bantuan sosial maupun penanganan bencana.
“Kalau dampak efisiensi secara khusus tidak ada. Memang ada penyesuaian anggaran, tetapi sifatnya wajar. Program bantuan sosial tetap berjalan,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa anggaran kebencanaan mengalami pemangkasan. Menurutnya, dana tersebut memang bersifat siap pakai dan hanya digunakan ketika terjadi bencana.
“Tidak ada pengurangan. Anggaran bencana digunakan sesuai kebutuhan, ditambah masih ada persediaan dari tahun sebelumnya,” jelasnya.
Di sisi lain, angka kemiskinan Samarinda berdasarkan rilis terbaru BPS berada di level 3,45 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 4,3 persen.
Penurunan itu merupakan hasil sinergi berbagai program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dinsos, kata dia, tidak hanya mengandalkan APBD Kota Samarinda, tetapi juga mengintegrasikan berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial dari Kementerian Sosial agar penanganan masyarakat miskin lebih tepat sasaran.
“Kami berkolaborasi dengan Kemensos maupun pemerintah provinsi supaya penyelesaian masalah sosial bisa dilakukan bersama-sama,” tuturnya.
