Insitekaltim, Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda memberikan atensi keras terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) terkait pemeliharaan fasilitas publik.
Sejumlah ruas jalan utama yang menjadi wajah kota dilaporkan masih gelap gulita tanpa penerangan jalan umum (LPJU) yang memadai. Kondisi ini dinilai memperburuk estetika kota sekaligus meningkatkan risiko kerawanan di malam hari.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar, menyayangkan lambatnya peremajaan fasilitas di jalur-jalur vital perkotaan tersebut. Ia mendesak pemerintah kota segera turun tangan melakukan perbaikan total karena menyangkut citra daerah.
“Sampai hari ini kita masih melihat ada tiga ruas jalan utama protokol kita yang itu masih gelap. Teman-teman juga mungkin kalau lewat Pahlawan, Sutomo, S. Parman, nah ini kan tiga ruas jalan yang sampai hari ini tuh masih gelap. Kita ingin Pemerintah Kota, kami atensilah dengan adanya kondisi ini jangan sampai ini wajah Kota Samarinda tapi masih ada jalan ruas jalan protokol yang itu gelap,” ujar Deni di DPRD Samarinda, Kamis, 9 Juli 2026.
Deni menilai kondisi tiang penopang lampu di kawasan tengah kota tersebut saat ini sudah sangat memprihatinkan, keropos, dan berpotensi roboh sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Dan mohon maaf tiangnya pun sudah tidak layak,” terangnya.
Oleh karena itu, legislatif mendesak jajaran eksekutif untuk tidak menunda momentum paruh kedua tahun anggaran berjalan guna mengeksekusi perbaikan total demi mengembalikan fungsi jalan protokol sebagaimana mestinya.
“Artinya sudah saatnya kita lakukan peremajaan di tiga ruas jalan ini tadi,” tambah Deni.
Selain jalur protokol, Deni juga menuntut kepastian perbaikan lampu di Jembatan Achmad Amins (eks Jembatan Mahkota II). Sektor ini dinilai mendesak menyusul rentetan insiden fatal yang kerap terjadi di sepanjang bentang jembatan akibat kondisi jalan yang gelap.
“Insyaallah di bulan depan itu sudah mulai dikerjakan. Lampu jalan utamanya mudah-mudahan bisa hidup lagi. Tadi kami sudah sampaikan kepada Pak Kadis ini salah satu atensi Komisi III terkait dengan Jembatan Mahkota karena banyaknya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan terjadi di sepanjang jalan Jembatan Mahkota II itu tadi,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu memastikan proyek pengerjaan lampu Jembatan Achmad Amins segera memasuki tahapan lelang fisik pada bulan depan.
Namun, ia memberikan klarifikasi bahwa keterbatasan alokasi anggaran membuat pembenahan belum bisa menyentuh aspek estetika visual jembatan.
“Kemudian yang untuk jembatan Achmad Amins atau jembatan Mahkota 2 itu sedang dalam proses perencanaan pelelangan, itu sekitar kurang lebih 900,” kata Manalu.
Ia menekankan bahwa pemerintah kota kali ini harus memangkas rencana pemasangan lampu dekoratif dan memprioritaskan fungsi keselamatan mendasar bagi pengendara yang melintas.
“Tapi hanya untuk fokus lampu-lampu jalannya saja bukan ke tematiknya lagi. Ya, 900 juta terkait dengan lampu jalan utama saja,” jelas Manalu.
Kritik tajam dewan juga menyasar lambatnya realisasi program kerja Dishub pada tahun anggaran berjalan. Dari total plafon yang menyentuh Rp79 miliar sekian, instansi ini baru mampu menyerap anggaran di kisaran 30 persen hingga pertengahan tahun.
Mandeknya serapan anggaran termasuk pada pos pengujian kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp29 miliar diklaim akibat banyaknya revisi lokasi penempatan tiang lampu di lapangan.
“Dengan anggaran kurang lebih 79 miliar sekian itu Dinas Perhubungan telah melaksanakan capaian kinerja fisik dan keuangan di angka sekitar 30-an persen. Nah, itu tadi memang mereka banyak kegiatan rutin. Artinya, yang untuk kegiatan fisik itu atau kegiatan yang berjalan di tahun ini baru akan mulai mungkin di bulan depan,” ungkapnya.
Keterlambatan pengerjaan fisik hingga akhir semester pertama ini dipicu adanya perubahan-perubahan titik usulan pemasangan LPJU, baik yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Benkeu) provinsi maupun dari pos pokok-pokok pikiran dewan, yang hingga kini belum dapat dieksekusi seutuhnya di lapangan.
