Insitekaltim, Samarinda – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda menyisakan beban tunggakan finansial kepada pihak ketiga. Berdasarkan hasil audit dan evaluasi, instansi ini tercatat menyisakan sisa utang kegiatan sebesar Rp8,4 miliar dari program kerja tahun anggaran 2025 yang belum diselesaikan hingga pertengahan tahun ini.
Beban utang berjalan ini dikhawatirkan memengaruhi ritme kerja dan postur kas dinas pada tahun berjalan, terutama dalam mengejar target serapan program baru.
Dari data performa tahun berjalan 2026, dengan total plafon anggaran mencapai Rp113 miIiar, serapan fisik maupun keuangan DLH baru menyentuh angka 38 persen di akhir triwulan kedua.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menyayangkan masih adanya sisa pembiayaan yang belum tuntas di tengah tuntutan percepatan program kerja fisik kota.
“Secara indikator kinerja, ini sudah masuk triwulan kedua dan seharusnya sudah di angka 40 persen. Jadi serapan dinas masih kurang sekitar 2 persen lagi,” ujar Deni usai RDP dengan DLH, Rabu, 8 Juli 2026.
Deni mendesak jajaran DLH Samarinda untuk segera bergerak cepat menyelesaikan sisa program yang belum berjalan guna menghindari penumpukan beban administrasi di akhir tahun.
“Kami minta supaya sesegera mungkin untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada,” katanya.
Legislatif meminta DLH Kota Samarinda melakukan koordinasi intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun skema pelunasan sisa utang Rp8,4 miliar tersebut agar hak para kontraktor di lapangan tidak terus tersendat.
Sementara itu, Sekretaris DLH Samarinda Dian Ruhendra membeberkan akumulasi beban utang kedinasan tersebut membengkak dari prediksi awal akibat adanya hasil peninjauan susulan dari pengawas internal pemerintah.
Tunggakan ini menjadi catatan mengingat realisasi program fisik DLH pada tahun lalu diklaim hampir menyentuh 100 persen, namun penyelesaian administrasi pembayaran masih menyisakan beban bagi rekanan proyek.
“Total utang itu awalnya Rp11 miliar sekian, tapi pada tahun 2025 sudah kita bayar Rp3,9 miliar jadi tinggal Rp7,4 miliar. Nah, ditambah kemarin waktu akhir tahun 2025 ke 2026 ada review dari inspektorat bahwa ada kemungkinan terutang Rp960 jutaan. Jadi totalnya sekitar yang belum terbayar sekitar Rp8,4 miliar,” terang Dian.
