Insitekaltim, Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah dinilai belum menunjukkan perubahan yang nyata dalam tata kelola belanja birokrasi.
Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsojo mempertanyakan keseriusan pemerintah menjalankan penghematan apabila penggunaan fasilitas negara dan belanja pejabat masih belum tersentuh.
Ia mengatakan efisiensi seharusnya tidak berhenti pada pengurangan anggaran di atas kertas. Pemerintah, menurutnya, perlu memberi contoh melalui penghematan fasilitas dan belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
“Menentukan skala prioritas di tengah keterbatasan fiskal itu penting. Efisiensinya harus benar-benar dijalankan. Gaya hidup yang berlebihan dihentikan, tunjangan yang tidak perlu dikurangi, lalu anggarannya dialihkan ke kebutuhan dasar publik,” ujarnya di Samarinda, Senin, 6 Juli 2026.
Ia mengaku masih melihat kendaraan dinas digunakan di luar kepentingan pelayanan pemerintahan. Bahkan pada hari ketika sebagian aparatur sipil negara menjalankan skema bekerja dari rumah (WFH), kendaraan berpelat merah masih banyak terlihat di sejumlah pusat keramaian.
“Contohnya hari Jumat saat WFH, sepanjang pagi saya masih melihat pelat merah berkeliaran di mana-mana. Di mal pada Jumat, Sabtu atau Minggu juga masih banyak. Kalau memang efisiensi, kendaraan dinas seharusnya dikandangkan ketika tidak dipakai untuk urusan kedinasan,” kritiknya.
Menurutnya konsistensi menjadi kunci keberhasilan kebijakan efisiensi. Tanpa perubahan nyata dalam penggunaan fasilitas negara, masyarakat akan sulit melihat adanya komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran secara hemat.
Selain penggunaan kendaraan dinas, ia juga menyoroti besarnya berbagai fasilitas dan tunjangan yang masih diterima pejabat. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah dinilai perlu menunjukkan keberpihakan melalui kebijakan anggaran yang lebih adil.
“Pejabat sudah memiliki penghasilan yang besar, masih ditambah berbagai tunjangan. Sementara masyarakat setengah mati mencari pekerjaan dan banyak yang terkena PHK. Di mana logika, akal sehat, dan hati nuraninya,” tegasnya.
Ia menuturkan, hasil efisiensi semestinya diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik. Sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, listrik, hingga pembangunan infrastruktur sebagai kebutuhan yang seharusnya mendapat perhatian lebih besar dibandingkan belanja birokrasi yang tidak mendesak.
Ia menyampaikan, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau besarnya anggaran yang berhasil dihemat. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu memastikan masyarakat memperoleh layanan dasar dengan baik dan harga yang terjangkau.
“Kalau sekolah mahal, layanan kesehatan mahal, air bersih sulit, listrik masih sering bermasalah, infrastruktur belum memadai, sementara pajak terus meningkat, berarti ada yang harus dievaluasi dari kebijakan pemerintah. Tugas negara adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi global yang mulai membaik seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk membenahi persoalan di dalam negeri. Fokus kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Purwadi berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat menjalankan efisiensi secara konsisten, dimulai dari lingkungan birokrasi sendiri. Dengan demikian, penghematan anggaran tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menghasilkan ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
