Insitekaltim, Samarinda – Upaya penataan sempadan sungai di Kota Samarinda masih menghadapi persoalan kewenangan pemerintah daerah terhadap kawasan yang sebagian besar berada di bawah otoritas pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS).
Wakil Ketua Pansus III DPRD Samarinda Abdul Rohim mengatakan pembahasan regulasi tersebut tidak sekadar berbicara soal batas sungai, melainkan menyangkut masa depan penanganan banjir, penataan kota, lingkungan hidup hingga pengembangan ekonomi berbasis kawasan sungai.
“Yang diharapkan dari pengelolaan sempadan sungai yang baik itu bisa membantu mengatasi banjir, mendukung penataan kota, fungsi lingkungan, hingga fungsi ekonomi,” kata Rohim Senin, 8 Juni 2026, di DPRD Kota Samarinda.
Namun dalam proses pembahasan, Pansus menemukan bahwa sebagian besar kewenangan pengelolaan sempadan sungai berada di tangan pemerintah pusat melalui BWS. Akibatnya, ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas.
“Kalau pemerintah daerah punya keinginan tertentu, sifatnya lebih kepada usulan atau proposal. Kalau disetujui BWS bisa dijalankan, tetapi kalau tidak disetujui tentu akan sulit,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat DPRD dan Pemkot Samarinda harus mencari formulasi agar kebutuhan daerah tetap dapat terakomodasi tanpa bertabrakan dengan aturan yang berlaku.
Apalagi, BWS tidak hanya menangani wilayah Samarinda, tetapi juga kawasan daerah aliran sungai (DAS) lintas wilayah yang memiliki cakupan kerja cukup luas.
Karena itu, salah satu fokus pembahasan Pansus saat ini adalah menentukan arah pemanfaatan kawasan sempadan sungai yang telah ditetapkan, termasuk kemungkinan pengembangan kawasan ekonomi, ruang terbuka hijau maupun fungsi lingkungan lainnya.
“Kita sedang mencari celah bagaimana kepentingan Samarinda tetap bisa masuk dalam pengelolaan sempadan sungai. Misalnya zona-zona tertentu nanti mau diarahkan menjadi kawasan ekonomi, kawasan lingkungan, atau fungsi lainnya yang sesuai kebutuhan daerah,” jelasnya.
Masa kerja Pansus bahkan telah diperpanjang untuk menuntaskan inventarisasi persoalan dan kebutuhan yang berkaitan dengan sempadan sungai.
Meski demikian, proses pembentukan regulasi tersebut masih panjang karena setelah pembahasan di Pansus selesai, rancangan aturan masih harus melalui tahapan penyusunan naskah akademik, harmonisasi hukum, hingga pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini sudah tahap akhir di Pansus, tetapi setelah itu masih ada proses penyusunan dan harmonisasi. Jadi memang masih membutuhkan waktu,” katanya.
Politikus PKS itu menegaskan penataan sempadan sungai menjadi kebutuhan mendesak bagi Samarinda yang selama bertahun-tahun bergulat dengan persoalan banjir.
Fungsi sungai tidak akan berjalan optimal apabila kawasan sempadannya rusak atau tidak tertata dengan baik.
“Sempadan sungai merupakan bagian dari ekosistem sungai. Kalau sempadannya tidak berfungsi, maka sungainya juga tidak akan bekerja maksimal sebagai penampung dan pengendali air,” tegas Rohim.
Kawasan sempadan memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan air saat curah hujan tinggi sehingga dapat mengurangi risiko limpasan air ke kawasan permukiman.
Selain fungsi ekologis, Rohim juga mendorong agar sungai di Samarinda ke depan tidak hanya dipandang sebagai saluran air, melainkan menjadi bagian dari sistem transportasi dan ekonomi kota.
“Kita ingin fungsi sungai direvitalisasi. Bukan hanya tempat air mengalir, tetapi juga menjadi opsi transportasi perkotaan seperti di banyak kota besar dunia. Kalau itu terwujud, maka akan muncul fungsi ekonomi dan pariwisata yang bisa berkembang di sepanjang sungai,” ujarnya.
Menurut Rohim, keberhasilan penataan sempadan sungai akan menjadi fondasi penting bagi Samarinda dalam mengatasi banjir sekaligus membangun wajah kota yang lebih tertata dan berkelanjutan di masa depan.
