Insitekaltim, Samarinda – Kabar nihilnya Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan isu pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) mulai menjadi perhatian.
Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mengatakan, hingga saat ini DPRD belum menerima pembahasan resmi terkait kemungkinan pemangkasan dana transfer maupun kepastian bankeu dari Pemprov Kaltim. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan besaran dampak yang akan terjadi.
“Yang jelas sampai saat ini kita belum bahas anggaran. APBD baru dipersiapkan jadi kita belum tahu. Kalau itu masih sebatas isu, tentu harus dikonfirmasi terlebih dahulu,” ujar Helmi di Kantor DPRD Samarinda, Selasa, 2 Juni 2026
Meski belum ada kepastian, Helmi mengakui bankeu dari pemerintah provinsi selama ini menjadi salah satu instrumen pendukung pembangunan daerah. Apabila benar tidak ada alokasi bankeu untuk Samarinda, maka konsekuensinya akan dirasakan dalam ruang fiskal pemerintah kota.
“Dampak pasti ada, cuma kembali lagi kita menggunakan anggaran yang tersedia saja,” tegasnya.
Kondisi fiskal yang tidak pasti harus disikapi dengan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah tidak boleh memaksakan belanja melebihi kemampuan pendapatan yang dimiliki.
Seluruh program pembangunan dan pelayanan publik harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang benar-benar tersedia, bukan berdasarkan asumsi penerimaan yang belum pasti.
“Jadi menyesuaikan dana fiskal yang masuk. Dana yang masuk baru kita sesuaikan untuk belanja. Jangan belanja dulu baru menyesuaikan anggaran, itu yang tidak boleh terjadi,” katanya.
Di tengah ketatnya kondisi fiskal nasional dan daerah, seluruh pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan yang sama. Karena itu, daerah harus mampu menyusun skala prioritas pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari luar.
Ia berharap hubungan dan koordinasi antara Pemkot dan Pemprov Kaltim tetap berjalan baik sehingga dukungan pendanaan bagi pembangunan daerah tetap dapat diberikan.
“Saya kira bantuan itu hampir semua daerah perlu. Tapi ya kita kembali lagi menyesuaikan kemampuan yang ada. Mudah-mudahan dari provinsi lancar,” tutupnya.
