Insitekaltim, Samarinda – Kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga kembali menjadi sorotan DPRD Samarinda. Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menilai perusahaan daerah tersebut belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun telah menerima penyertaan modal dari pemerintah kota.
Menurut Iswandi, persoalan utama Varia Niaga terletak pada kurangnya fokus dalam menjalankan usaha. Ia menilai perusahaan tersebut justru mencoba mengelola terlalu banyak sektor sekaligus, tanpa memperkuat bidang yang benar-benar dikuasai.
“Sejak awal kami sudah ingatkan, fokus saja pada core business. Tidak perlu semua bidang usaha dijalankan. Pilih lima atau enam yang benar-benar bisa dimaksimalkan,” ujarnya saat diwawancarai, Kamis, 7 Mei 2026.
Dalam peraturan daerah, Varia Niaga memiliki hingga 21 bidang usaha. Namun hingga saat ini, baru delapan unit usaha yang aktif berjalan. Beberapa di antaranya meliputi sektor pariwisata, bahan pokok dan penting (bapokting), perparkiran, jasa pelabuhan, ritel melalui Bebaya Mart, hingga pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
Meski terlihat berkembang secara struktur usaha, Iswandi menilai capaian tersebut belum berbanding lurus dengan kontribusi keuangan kepada daerah. Ia mengungkapkan, laba yang disetorkan Varia Niaga ke kas daerah pada 2025 hanya sekitar Rp500 juta.
Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan penyertaan modal sebesar Rp10 miliar yang telah digelontorkan Pemerintah Kota Samarinda.
“Kalau Rp10 miliar itu dideposito saja dengan bunga lima persen, hasilnya sudah sekitar Rp500 juta juga. Artinya, ini belum menunjukkan kinerja usaha yang optimal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar Varia Niaga tidak mengulangi kesalahan masa lalu, ketika mencoba masuk ke sektor yang tidak dikuasai seperti bisnis batu bara, yang justru berujung pada berbagai persoalan.
“Jangan sampai terulang lagi. Banyak peluang usaha di depan mata yang lebih jelas dan realistis untuk dikelola,” katanya.
Selain itu, Iswandi turut menyinggung sikap Komisi II DPRD yang sempat mempertanyakan pembahasan fasilitas bagi direksi dan komisaris perusahaan daerah.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan manajemen seharusnya sejalan dengan kontribusi nyata terhadap daerah.
“Kalau kontribusinya besar, tentu kami dukung. Tapi kalau belum jelas, itu yang kami pertanyakan,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan Varia Niaga. Evaluasi akan difokuskan pada efektivitas unit usaha yang dijalankan serta peningkatan kontribusi terhadap PAD.
Di sisi lain, Varia Niaga mencatat peningkatan jumlah sumber daya manusia dalam beberapa tahun terakhir. Dari hanya sekitar 20 pegawai pada 2021, kini jumlahnya mencapai sekitar 100 orang, seiring bertambahnya unit usaha.
Namun bagi DPRD, peningkatan jumlah pegawai tersebut juga harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan hasil usaha yang nyata bagi daerah.
