Insitekaltim, Samarinda – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda mulai melakukan penertiban terhadap pedagang di kawasan Pasar Pagi yang masih berjualan di luar kios dan memanfaatkan koridor sebagai tempat berdagang.
Kepala Disdag Kota Samarinda Nurrahmanimenegaskan, langkah ini merupakan bagian dari evaluasi sejak Pasar Pagi kembali dibuka pada Desember lalu.
Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi agar fungsi pasar sebagai ruang perdagangan sekaligus ruang publik dapat berjalan dengan tertib dan nyaman.
“Sejak dibuka kita terus evaluasi. Ada beberapa yang harus ditertibkan, terutama pedagang yang tidak berjualan di dalam kiosnya dan justru menggunakan area luar atau koridor,” ujarnya, Selasa 31 Maret 2026.
Penertiban tersebut juga dilakukan untuk memastikan ruang publik tetap dapat diakses dengan baik oleh pengunjung, tanpa terganggu aktivitas jual beli yang tidak sesuai peruntukan.
Selain itu, pihaknya juga melakukan pendataan terhadap ruko atau kios yang belum difungsikan secara optimal oleh pemiliknya.
“Ini menjadi agenda bersama antara Disdag, Satpol PP, dan bagian hukum untuk menentukan langkah penanganan yang tepat,” jelasnya.
Dalam tahap awal, Disdag melakukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi kepada pedagang. Mereka diberikan pemahaman bahwa berjualan di luar area kios tidak diperkenankan sesuai aturan yang berlaku.
Sebagai bentuk toleransi pedagang masih diperbolehkan menampilkan barang dagangan di depan kios dengan batas maksimal sekitar 50 sentimeter dari area kios.
“Kita beri ruang display sekitar setengah tegel atau kurang lebih 50 cm, supaya tetap rapi dan estetika pasar terjaga,” katanya.
Nurrahmani mengakui adanya perbedaan posisi kios seperti kios di bagian sudut (hook) yang memiliki ruang lebih luas dibandingkan kios di bagian dalam. Namun hal tersebut tidak menjadi alasan untuk melanggar aturan.
“Kalau semua keluar dengan alasan di dalam tidak laku justru itu akan menciptakan kebiasaan yang salah. Pembeli memang cenderung memilih yang mudah terlihat tapi kalau semua tertib di dalam, pembeli juga akan menyesuaikan,” tegasnya.
Ia menambahkan kondisi pasar yang tidak tertib justru berpotensi menurunkan minat pengunjung, terutama jika akses menjadi sempit dan rawan gangguan keamanan seperti pencopetan.
Ke depan Disdag akan segera menerbitkan surat resmi sebagai tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan. Hal ini untuk memastikan seluruh pedagang memahami dan mematuhi aturan yang ada.
“Kami akan surati lagi secara resmi. Jadi kalau nanti ada tindakan, itu sudah sesuai prosedur,” ujarnya.
Terkait adanya penolakan dari pedagang, Nurrahmani menilai hal tersebut sebagai hal yang wajar. Namun, penertiban tetap harus dilakukan demi kepentingan bersama.
“Keinginan pedagang tentu banyak tapi semua harus ada aturannya. Kami hanya menjalankan aturan yang sudah ada, bukan membuat aturan baru,” pungkasnya.
