Insitekaltim, Bogor – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kritik dari jurnalis dan pengamat merupakan bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan, selama disampaikan berdasarkan fakta dan data yang jelas.
Hal tersebut disampaikannya saat berdialog bersama jurnalis dan pengamat di Hambalang, Bogor Selasa 17 Maret 2026. Ia menilai kritik yang konstruktif justru membantu pemerintah dalam melihat persoalan secara lebih objektif.
“Semua kritik itu baik kalau berdasarkan fakta. Itu membantu kita,” ujarnya.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa tidak semua kritik memiliki niat yang sama. Menurutnya, terdapat kritik yang disampaikan bukan untuk membangun, melainkan untuk menimbulkan keresahan atau kebencian.
“Kalau kritiknya tidak berdasarkan data dan hanya untuk memancing emosi, itu tidak baik. Tapi tetap saya dengarkan,” katanya.
Dirinya tidak anti terhadap kritik, bahkan mengaku sering memantau berbagai pandangan publik untuk memperkaya perspektif dalam mengambil keputusan.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran “devil’s advocate” atau pihak yang secara khusus menguji dan menyanggah suatu kebijakan.
Menurutnya, peran tersebut diperlukan agar setiap keputusan tidak hanya didasarkan pada persetujuan semata.
“Saya justru ingin orang-orang yang berani menyanggah. Kalau semua setuju kita tidak tahu letak masalahnya,” jelasnya.
Ia menyebut, lingkungan kepemimpinan yang sehat adalah yang mampu menghadirkan berbagai sudut pandang, termasuk yang berlawanan, untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar matang.
Prabowo juga mencontohkan bagaimana masukan dari masyarakat, termasuk kritik langsung dari lapangan, dapat menjadi dasar dalam mengambil langkah konkret.
Salah satunya terkait pembangunan infrastruktur yang merespons kebutuhan masyarakat.
Ia menilai, keberanian menerima kritik dan membuka ruang diskusi menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.
“Kita harus siap dikritik, bahkan disalahkan. Itu bagian dari tanggung jawab,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, ia berharap proses pengambilan kebijakan di pemerintahan dapat berjalan lebih transparan, terbuka, dan berorientasi pada solusi nyata bagi masyarakat.