Insitekaltim, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada 12 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Total denda yang dikenakan mencapai Rp4.482.000.000 dan akan disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penindakan tersebut dilakukan sepanjang Januari hingga Februari 2026 di enam provinsi sebagai bagian dari operasi kepatuhan norma ketenagakerjaan. Langkah ini diambil untuk memastikan aturan ketenagakerjaan benar-benar diterapkan di lapangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker Ismail Pakaya mengatakan, besaran denda yang dikenakan kepada masing-masing perusahaan tidak sama dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan.
“Nilai denda berbeda-beda, tergantung jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya Senin, 23 Februari 2026.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap penggunaan TKA akan terus dilakukan secara berkelanjutan sepanjang 2026. Menurutnya, isu tenaga kerja asing saat ini menjadi perhatian publik sehingga perlu direspons melalui pengawasan yang cepat, tepat, dan terukur agar norma ketenagakerjaan berjalan efektif di tempat kerja.
Pemeriksaan kepatuhan perusahaan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA serta ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perusahaan yang masih mempekerjakan TKA tidak sesuai aturan diminta segera melakukan penyesuaian.
“Jika tidak ada penyesuaian, perusahaan akan dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Selain pengawasan aktif, Kemnaker juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran penggunaan TKA atau penyalahgunaan izin kerja. Setiap laporan akan menjadi bahan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai prioritas pengawasan.
Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksa Norma Ketenagakerjaan Kemnaker Rinaldi Umar menjelaskan, temuan pelanggaran diperoleh dari hasil pemeriksaan langsung Pengawas Ketenagakerjaan provinsi bersama tim pengawas Kemnaker.
“Selain perusahaan yang sudah dikenakan denda, masih ada beberapa yang saat ini dalam proses penghitungan dan pembayaran. Tidak menutup kemungkinan nilai PNBP dari sektor ini akan bertambah,” ungkap Rinaldi.
Dari 12 perusahaan yang dikenai sanksi, jumlah terbanyak berasal dari Sulawesi Tengah. Namun, nilai denda terbesar dijatuhkan kepada PT BAP asal Kalimantan Barat sebesar Rp2.172.000.000, disusul PT BIS di Sumatera Utara sebesar Rp972.000.000.
Berikut daftar perusahaan yang dikenakan denda:
Sulawesi Tengah:
1. PT DSI: Rp84.000.000
2. PT ITSS: Rp180.000.000
3. PT GCNS: Rp150.000.000
4. PT IMIP: Rp108.000.000
5. PT RI: Rp252.000.000
6. PT DSI: Rp180.000.000
Kalimantan Barat:
7. PT BAP: Rp2.172.000.000
Kalimantan Tengah:
8. PT UAI: Rp12.000.000
Kepulauan Riau:
9. PT HKI: Rp336.000.000
10. PT GH: Rp18.000.000
Sumatera Utara:
11. PT BIS: Rp972.000.000
DKI Jakarta:
12. PT CAA: Rp18.000.000
