Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan di Bentang Alam Wehea Kelay melalui kolaborasi multipihak dan pengembangan multiusaha kehutanan.
Upaya ini diarahkan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar hutan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Joko Istanto menegaskan, komitmen pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk menjaga kelestarian kawasan hutan yang juga merupakan habitat penting orang utan di Kaltim.
“Alhamdulillah, dengan komitmen yang dibangun, kita sepakat bahwa pengelolaan lingkungan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dilakukan secara berkelanjutan. Multiusaha kehutanan dikembangkan tidak hanya bertumpu pada produksi kayu, tetapi juga usaha jasa lingkungan dan wisata yang justru mendukung pelestarian alam,” ungkapnya Rabu, 11 Februari 2026.
Ia menjelaskan, konsep multiusaha kehutanan di Bentang Alam Wehea Kelay bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha PBPH dan fungsi ekologis kawasan.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga memerlukan pengelolaan yang cermat dan bertanggung jawab.
“Bentang Wehea Kelay merupakan habitat orang utan yang harus dijaga. Di satu sisi harus ada nilai ekonomis bagi PBPH, tetapi di sisi lain fungsi ekologis dan sosial tidak boleh dikorbankan. Jika ini berjalan seimbang, hutan tetap terjaga dan pelaku usaha juga memperoleh manfaat,” jelasnya.
Selain penguatan pengelolaan, Pemprov Kaltim bersama para pemangku kepentingan juga telah menandatangani komitmen perlindungan hutan dan pengembangan kawasan berbasis masyarakat.
Komitmen tersebut mencakup perlindungan kawasan hutan, pengembangan ekonomi masyarakat sekitar, serta praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Joko juga menyoroti tantangan pengelolaan hutan di Kalimantan Timur, khususnya akibat menurunnya dana bagi hasil (DBH) sektor kehutanan.
Penurunan DBH tersebut berdampak pada pembiayaan program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan, seperti perhutanan sosial, patroli masyarakat peduli api, serta pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Meski demikian, ia menilai kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), sangat membantu dalam mendorong pengelolaan bentang alam secara terpadu.
Karena itu, YKAN berperan memfasilitasi enam perusahaan PBPH untuk berkomitmen bersama menjaga kawasan hutan seluas sekitar 500 ribu hektare di Bentang Alam Wehea–Kelay.
“Kami bekerja secara kolaboratif dengan multipihak. Tanpa dukungan tersebut, sulit mengonsolidasikan enam perusahaan ini. Dengan bergerak bersama, perencanaan dan pelaksanaan menjadi lebih efisien dan hasilnya bisa dirasakan secara menyeluruh,” pungkas Joko.