Insitekaltim, Samarinda – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memberikan peringatan serius mengenai kondisi fiskal Bumi Etam yang diprediksi akan mengalami tekanan hebat akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan pada Senin, 9 Januari 2026.
Isu mengenai berkurangnya alokasi dana dari pemerintah pusat menjadi sorotan utama. Menanggapi keluhan dari pemerintah kabupaten dan kota yang merasa bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi maupun pusat mulai menyusut, Rudy mengungkapkan fakta yang lebih luas bahwa pemerintah provinsi pun berada dalam posisi yang sama-sama terdampak.
Gubernur memprediksi, pada tahun mendatang, anggaran Kaltim bisa terpangkas secara signifikan. Angka ini bukan jumlah yang kecil dan berpotensi memengaruhi proyeksi pembangunan jika daerah tidak segera beradaptasi.
“Jangankan wali kotanya, kita juga kekurangan. Bahkan tahun depan kemungkinan anggaran kita juga masih berkurang, sekitar 2-3 triliun lagi ke depannya. Tentu sekali lagi, ini merupakan tantangan buat kita semuanya bagaimana kita tidak hanya mengarahkan atau mengharapkan dana transfer dari pusat,” tegas Rudy saat diwawancara.
Menurutnya, ketergantungan pada dana bagi hasil (DBH) atau transfer pusat harus mulai dikurangi melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menantang seluruh kepala daerah di 10 kabupaten/kota untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pajak, retribusi, maupun sektor ekonomi baru di wilayah masing-masing.
Di sisi lain, stabilitas roda pemerintahan juga menjadi perhatian publik seiring dengan adanya 13 jabatan eselon II yang saat ini masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT).
Kondisi ini kerap memicu pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas pengambilan keputusan di instansi-instansi tersebut.
Gubernur menegaskan, proses pengisian jabatan tersebut sudah berada di jalur yang benar (on progress). Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah membuka mekanisme shelter atau lelang jabatan serta manajemen talenta yang kini tinggal menunggu restu final dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Semua sudah on progress, tinggal tunggu dari BKN, karena shelter sudah dibuka untuk kegiatan-kegiatan ataupun daerah-daerah manajemen talentanya sudah berjalan. Akan tetapi, untuk hal-hal yang strategis, kepala dinas tersebut tidak bisa mengambil keputusan karena di situ harus adanya yang definitif,” jelas Rudy.
Ia mengakui kehadiran pejabat definitif sangat krusial, terutama dalam menandatangani kebijakan yang memiliki implikasi hukum dan anggaran jangka panjang. Namun, ia menjamin pelayanan publik tidak akan terhenti meski kursi kepemimpinan masih bersifat sementara.
Menutup keterangannya, Rudy Mas’ud mengingatkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kaltim, tantangan anggaran dan transisi jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan performa kerja.
Baginya, tugas utama pemerintah adalah memastikan setiap hak masyarakat terpenuhi dengan pelayanan yang prima.
“Kebijakannya adalah bagaimana seluruh masyarakat Kaltim bisa ter-cover ataupun bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik, karena sesungguhnya kami semua ini adalah pelayan daripada masyarakat Kaltim,” pungkasnya.
