Insitekaltim, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat implementasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 7 Tahun 2023. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret menjaga stabilitas ekosistem dan mengamankan kawasan lindung di tengah masifnya arus investasi serta pembangunan infrastruktur di Samarinda.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar saat menerima kunjungan kerja (kunker) Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis, 29 Januari 2026.
Kunjungan tersebut secara khusus membahas mengenai sinkronisasi regulasi terkait Penetapan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perlindungan pohon.
Dalam pertemuan tersebut, Deni menjelaskan bahwa Samarinda telah melakukan langkah progresif dengan memperbarui payung hukum lingkungan hidup.
Regulasi yang sebelumnya tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2014, kini telah ditarik dan disempurnakan ke dalam Perda RTRW Nomor 7 Tahun 2023 demi integrasi pembangunan yang lebih komprehensif.
DPRD Samarinda membagi proporsi RTH secara tegas, yakni minimal 30 persen dari total luas wilayah. Pembagian ini mencakup 20 persen sebagai ruang terbuka publik yang dikelola pemerintah, dan 10 persen sebagai ruang terbuka privat.
“Kami menyampaikan bahwa Samarinda tetap dengan prinsipnya, yaitu 30 persen dari luas wilayah adalah ruang terbuka hijau. Kami melakukan penguatan terhadap Perda ini untuk menjaga ekosistem atau iklim yang ada di kota kita masing-masing,” ujar Deni.
Deni membandingkan kondisi geografis antara Samarinda dan PPU. Jika PPU saat ini masih didominasi oleh 70 persen kawasan hutan alami, Samarinda justru berada pada fase pertumbuhan fisik yang sangat cepat.
Oleh karena itu, penetapan 30 persen RTH ke dalam kawasan lindung di RTRW menjadi harga mati agar tidak tergerus oleh kepentingan komersial.
“Karena pesatnya pembangunan di Kota Samarinda, otomatis kita mewanti-wanti agar 30 persen ini jangan diganggu gugat. Makanya itu dijadikan kawasan lindung di dalam RTRW kita supaya betul-betul terjaga dan menjaga iklim di Kota Samarinda,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia memberikan catatan khusus bagi para pengembang perumahan (developer) dan pelaku usaha. DPRD Samarinda menuntut konsistensi pengembang untuk menetapkan alokasi RTH sejak tahap perencanaan awal atau site plan.
Ia menekankan bahwa kebijaksanaan pemerintah dalam menindak tegas pelaku usaha yang nakal adalah kunci utama dalam mitigasi bencana.
Deni tidak menampik bahwa masifnya pembukaan lahan yang tidak terkontrol sering kali menjadi faktor utama pemicu bencana ekologis, seperti banjir, di Samarinda.
“Kami menitikberatkan kepada para pengembang untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan perumahan mereka harus menetapkan 30 persen RTH-nya di awal. Karena masifnya pembangunan ini juga menjadi penyumbang bencana di Kota Samarinda,” tutup Deni.
Melalui pengawalan ketat terhadap regulasi ini, DPRD Samarinda berharap pertumbuhan ekonomi kota dapat berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan, sehingga kualitas hidup warga tetap terjaga bagi generasi mendatang.
