Insitekaltim, Samarinda — Keterbatasan anggaran pada tahun 2026 membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda memprioritaskan belanja rutin dibandingkan pengembangan layanan transportasi dan lalu lintas.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pengaturan lalu lintas. Hal itu disampaikan Kepala Dishub Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu.
Ia mengatakan, berdasarkan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), total anggaran Dishub yang saat ini tercatat berada di kisaran Rp63 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan rutin, seperti gaji dan tunjangan pegawai, pembayaran listrik PJU, air, serta kewajiban operasional lainnya.
“Anggaran yang tersedia saat ini lebih banyak terserap untuk belanja rutin. Untuk kegiatan teknis di bidang perhubungan, khususnya pemeliharaan, hanya sekitar Rp1 miliar selama satu tahun,” ujar Manalu Selasa, 13 Januari 2026.
Ia mengakui, keterbatasan anggaran tersebut berpotensi menimbulkan kendala dalam pelayanan publik. Sejumlah layanan vital, seperti PJU dan pengoperasian traffic light di beberapa titik, terancam mengalami gangguan apabila tidak ada penambahan anggaran.
Dalam dokumen perencanaan, termasuk Nota Kesepakatan Perencanaan Daerah (NKPD), Dishub Samarinda sebenarnya telah mengusulkan berbagai program strategis. Salah satunya adalah penyediaan angkutan umum massal sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas.
“Usulan tentu banyak, tetapi dengan kondisi keuangan yang masih fokus pada efisiensi, belum semuanya bisa direalisasikan,” jelasnya.
Selain sektor darat, Dishub juga menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi sungai. Penertiban bui-bui tambatan kapal di kawasan Harapan Baru dinilai dapat meningkatkan kontribusi pendapatan daerah.
Saat ini, PAD dari sektor tersebut mencapai sekitar Rp80 juta per bulan atau hampir Rp1 miliar per tahun.
“Kalau bui-bui ditertibkan sesuai ketentuan teknis dan fasilitas dermaga diperbaiki, potensi PAD bisa meningkat,” terangnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Dishub Samarinda menegaskan tetap berupaya menjaga pelayanan dasar agar tetap berjalan.
“Kami berharap ke depan terdapat ruang fiskal yang lebih longgar guna mendukung peningkatan kualitas transportasi dan keselamatan lalu lintas di Kota Samarinda,” tutupnya.