Insitekaltim, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap menghadapi tantangan baru tahun depan, menyusul rencana Pemerintah Pusat melakukan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi seluruh provinsi di Indonesia. Kaltim pun diprediksi turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud menegaskan, meski menghadapi keterbatasan dana, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya strategi yang matang agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan optimal.
“Pemangkasan ini berlaku untuk seluruh daerah, termasuk Kaltim. Namun kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Hanura Kaltim di Samarinda, Senin, 27 Oktober 2025.
Menurutnya, pemerintah provinsi akan mengatur ulang strategi keuangan agar penggunaan dana daerah lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kebutuhan publik. Selain itu, Kaltim juga akan memperjuangkan agar besaran pemotongan tidak terlalu besar bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Dengan kemampuan yang ada, kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan membawa manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Gubernur.
Pemerintah Kaltim berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan daerah dengan terus mendorong inovasi, kolaborasi, dan efisiensi di semua sektor pemerintahan.
