Insitekaltim, Samarinda – Bukan sekadar dokumen formal, kebijakan publik menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni adalah “dapur” utama yang menentukan arah pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pesan itu ia sampaikan saat membuka Fasilitasi Konsultasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 di Hotel Mercure Samarinda, Jumat, 22 Agustus 2025. Kegiatan ini diinisiasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim.
Sekda Sri menegaskan kualitas kebijakan akan memengaruhi efektivitas, efisiensi dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, penyusunan kebijakan tidak bisa sekadar mengikuti keinginan kepala daerah, melainkan harus lahir dari kajian matang dan alternatif yang terukur.
“Tugas kita betul-betul menyiapkan dapur kebijakan. Tidak bisa serta merta membuat kebijakan berdasarkan keinginan kepala daerah, tetapi bagaimana memberikan masukan dengan berbagai alternatif,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan peran jabatan fungsional analis kebijakan (jafung) untuk memastikan setiap kebijakan disusun, ditelaah, dan dievaluasi secara komprehensif, dengan mempertimbangkan dampak nyata bagi masyarakat.
Lebih jauh, Sekda Sri mendorong terbangunnya pemerintahan kolaboratif. Baginya, pelibatan mitra kerja pemerintah daerah dan elemen masyarakat justru memperkaya substansi kebijakan.
“Jangan pernah khawatir menghadirkan elemen masyarakat. Kita perlu mencermati apa yang mereka butuhkan,” ucapnya.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam mendukung penuh proses pengukuran IKK. Hasil pengukuran dan rekomendasi nantinya akan dijadikan pijakan evaluasi sekaligus peta jalan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Pemprov Kaltim berkomitmen mendukung sepenuhnya pengukuran IKK, serta menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan. Kami menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar hasil IKK mampu mendorong percepatan pembangunan, terutama dalam agenda strategis nasional seperti hilirisasi industri, ekonomi hijau, ketahanan pangan, serta pembangunan IKN,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN LAN RI Agus Sudrajat secara daring, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI Widhi Novianto, Sekda Penajam Paser Utara Tohar, kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim, perwakilan Bagian Organisasi dan Hukum Setda Kabupaten/Kota se-Kaltim, serta peserta dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.