Insitekaltim, Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) yang telah meningkatkan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) bagi siswa tingkat SD dan SMP. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk nyata komitmen daerah dalam mendukung wajib belajar 9 tahun dan menjawab tantangan pendidikan dasar di wilayah Kutim.
Hal ini disampaikan Agusriansyah usai menghadiri Rapat Paripurna ke-22 di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu, 8 Juli 2025. Ia menyebutkan bahwa Pemkab Kutim telah menaikkan nilai Boada menjadi Rp1 juta per siswa untuk tingkat SD dan Rp1,5 juta untuk tingkat SMP.
“Ada peningkatan bantuan Bosda, yaitu Rp1 juta per siswa untuk SD dan Rp1,5 juta untuk SMP. Ini di luar dari bantuan seragam sekolah dan kebutuhan lainnya. Saya kira ini langkah positif yang patut diapresiasi,” ungkapnya.
Agusriansyah menekankan bahwa beasiswa semacam Bosda sangat penting bagi siswa dari keluarga kurang mampu, terutama di daerah-daerah yang akses pendidikan dan perekonomiannya masih terbatas. Ia juga berharap peningkatan ini bisa berdampak langsung pada menurunnya angka anak tidak sekolah di Kutim.
“Dengan adanya Bosda yang diperkuat, harapannya tak ada lagi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya karena alasan biaya. Kita ingin semua anak usia sekolah di Kutim bisa mengakses pendidikan dasar secara layak,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Agusriansyah menegaskan bahwa program Bosda merupakan inisiatif dan tanggung jawab pemerintah kabupaten. Ia membedakan program ini dengan Gratispol, program pendidikan gratis milik Pemprov Kaltim yang menyasar jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi.
“Program Gratispol itu dari provinsi, untuk SMA/SMK dan pendidikan tinggi. Jadi tidak berkaitan langsung dengan SD dan SMP. Justru Bosda ini yang jadi tulang punggung pendidikan dasar di Kutim,” katanya.
Meski demikian, ia menilai peningkatan Bosda ini belum cukup jika tidak dibarengi dengan upaya menyeluruh untuk menangani hambatan lain dalam dunia pendidikan, terutama terkait infrastruktur dan akurasi data siswa.
Agusriansyah menutup pernyataannya dengan harapan agar peningkatan dana Bosda ini menjadi langkah awal dari perbaikan menyeluruh di sektor pendidikan dasar di Kutim.
“Langkah Pemkab Kutim sudah baik. Tapi ini harus dibarengi dengan pembenahan lainnya agar benar-benar menjawab persoalan di lapangan. Kita ingin semua anak di Kutim punya akses pendidikan yang adil dan bermutu,” pungkasnya.