Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Bertempat di Gedung Olah Bebaya, Kantor Gubernur Provinsi Kaltim, Senin, 7 Juli 2025. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan puluhan perguruan tinggi swasta di Kaltim.
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah besar Pemprov dalam menjalankan program unggulan bertajuk Gratispol—yakni pembiayaan pendidikan tinggi secara gratis bagi seluruh anak-anak Kaltim, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa program ini bukan sekadar wacana atau simbol seremonial, melainkan wujud nyata keseriusan pemerintah membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi generasi muda, tanpa terkendala faktor biaya.
“Hari ini bukan sekadar penandatanganan, tetapi momentum menuju generasi emas Kaltim. Kami ingin memastikan tidak ada anak-anak Kaltim yang gagal kuliah hanya karena tidak mampu bayar,” tegas Rudy.
Gubernur mengimbau seluruh insan intelektual, baik dosen maupun civitas akademika, untuk turut menyosialisasikan Program GratisPol kepada seluruh mahasiswa dan calon mahasiswa. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemprov dan perguruan tinggi dalam mengakselerasi pelaksanaan program, terutama dalam mendata calon penerima bantuan.
“Anggaran 2025 kita fokuskan dulu untuk mahasiswa baru. Pendaftaran, proses administrasi, dan pembiayaan semester awal ditanggung penuh oleh Pemprov Kaltim,” ucapnya.
Gubernur Rudy juga menjelaskan, jika dalam dua semester ke depan tidak ada hambatan dari APBD murni 2026, maka biaya UKT mahasiswa penerima program akan ditanggung penuh oleh pemerintah hingga semester 8.
“Kami ingin menghadirkan keadilan pendidikan. Tidak memandang latar belakang suku, budaya, atau ekonomi. Kaltim harus unggul karena SDM-nya, bukan hanya karena kekayaan alam,” tambahnya.
Terkait besaran bantuan, Gubernur menyampaikan bahwa untuk program studi kedokteran, terdapat batas pembiayaan maksimal sebesar Rp15 juta. Selisih biaya yang melebihi nominal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi mahasiswa sesuai dengan program studinya.
Data yang digunakan dalam program Gratispol tahun ini akan mengacu pada data tahun ajaran sebelumnya. Selebihnya Pemprov Kaltim masih akan menanggung maksimal 10 persen dari total mahasiswa tahun lalu.
“Kalau tahun kemarin ada 1.000 mahasiswa, maka tahun ini bisa jadi 1.100. Prinsipnya kita perluas, tapi tetap menjaga ekosistem industri pendidikan agar tetap sehat,” ujarnya.
Sebanyak 45 perguruan tinggi ikut menandatangani PKS ini. Antara lain Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim, Universitas Kutai Kartanegara, hingga Universitas Gunadarma.
“Ini adalah investasi jangka panjang. Investasi kita bukan lagi tambang, tapi otak. Kita menanam hari ini demi panen besar di masa depan,” pungkas Rudy, disambut tepuk tangan hadirin.
Ke depan, Pemprov Kaltim juga berencana membangun kerja sama dengan universitas ternama di Indonesia dan internasional. Harapannya, anak-anak Kaltim tidak perlu lagi menempuh pendidikan ke luar daerah jika kualitas dan standar pendidikan sudah bisa dicapai di tanah sendiri.
Program Gratispol ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Kaltim membangun daya saing daerah dalam menghadapi tantangan nasional dan global. Kolaborasi antara pemerintah dan kampus diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membentuk generasi unggul, mandiri, dan siap memimpin. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
