Insitekaltim,Samarinda – Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur Riza Indra Riadi, mewakili Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Tanggapan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Kaltim pada Kamis (22/8/2024).
Riza Indra Riadi menyampaikan apresiasi kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan masukan terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
Fraksi-fraksi yang terlibat meliputi Fraksi Golkar yang diwakili oleh Sapto Setyo Pramono, Fraksi PDI Perjuangan oleh Romadhony Putra, Fraksi Gerindra oleh Baharuddin Muin, Fraksi PKS oleh Encik Wardani, Fraksi PAN oleh Jawad Sirajuddin, Fraksi PKB-Hanura oleh Jahidin, Fraksi PPP oleh Rusman Yaqub dan Fraksi Demokrat-Nasdem oleh Puji Setyowati.
Riza menjelaskan bahwa meskipun pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam perubahan APBD tidak mengalami penurunan, terdapat beberapa perubahan signifikan.
Pendapatan dari aset daerah tetap stabil dan ada kenaikan pada pendapatan dari dana transfer, termasuk tambahan penyelesaian lebih bayar tahun 2022.
Namun, ia juga mengakui adanya penurunan pendapatan daerah yang sah, khususnya dari pendapatan bagi hasil dan izin pertambangan khusus (IUPTK) untuk logam dan batu bara.
“Pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan yang berasal dari pendapatan bagi hasil IUPTK atas pertambangan logam dan batu bara sesuai usulan perusahaan pemegang IUPTK,” jelas Riza.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun memberikan tanggapan terkait perubahan APBD yang dipengaruhi oleh kebijakan pajak daerah.
Samsun menyoroti bagaimana pajak kendaraan, yang kini harus dibagi dengan kabupaten dan kota, turut memengaruhi pendapatan daerah.
Samsun juga menekankan bahwa meskipun ada peningkatan dalam pendapatan dari dana transfer, beberapa dana tersebut bersifat kurang salur dan terikat secara mandatori.
“Dalam perubahan ini, ruang diskresi kita tidak terlalu lebar. Meski ada tambahan pendapatan dari dana transfer dan emisi karbon, sifatnya sudah terikat dan tidak bisa dialihkan untuk kepentingan lain,” tambah Samsun.
