Insitekaltim,Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan bahwa pemerintah sebagai pelaksana birokrasi merupakan pelayan bagi masyarakat.
“Pemerintah adalah pelayan publik,” kata Akmal saat menjadi narasumber Sharing Session Sosial Media Kehumasan se-Kalimantan Timur di Odah Etam, Jumat, (31/5/2024).
Bagi Akmal, sebagai pelaksana birokrasi pertanggungjawaban tidak hanya kepada atasan, namun yang terpenting adalah masyarakat.
Salah satu pelayanan tersebut, lanjutnya, adalah dengan menyediakan informasi mengenai apa yang dikerjakan oleh pemerintah.
“Di antaranya menyampaikan apa hal-hal baik yang akan dan sudah kita lakukan,” jelasnya.
Namun Akmal mengingatkan terkait tanggapan publik biarlah menjadi wewenang masyarakat untuk menilai keberhasilan, kenyamanan ataupun penurunan yang dirasakan.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini pun tidak menampik ketika informasi dikemas secara baik dan menarik, tentu tidak sedikit pula mendapat respon baik dari publik.
“Apa pun yang dilakukan pejabat publik (Pemerintah), maksudnya harus jelas,” tegasnya.
Ia memaparkan media sosial sebagai sarana komunikasi efektif yang menghubungkan dua arah. Dalam hal ini semua kalangan dapat langsung merespons.
“Orang boleh berpersepsi apa saja, tapi tanggung jawab pemerintah tetap menyampaikan ke publik,” bebernya.
Acara yang diikuti staf/pejabat kehumasan pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim berlangsung santai menghadirkan pemateri Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini dan Kepala Biro Kompas TV Kaltim Muhammad Jasmin Jafar.
Hal senada diungkapkan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini, bahwa persepsi publik tidak sedikit yang buruk, meski kerja pemerintah sudah baik.
“Pemerintah sudah bekerja keras, menghabiskan waktu dan tenaga, gak pulang-pulang, cari anggaran sana sini, biar program bisa jalan,” ujarnya.
“Tapi apa orang bilang, apa ini pemerintah gak ngapa-ngapain. Nah apa ini gak bikin pusing kepala,” sambungnya mengawali materinya tentang optimalisasi media sosial untuk persepsi pemerintahan yang baik.
Dia pun sepakat media sosial bagi pemerintah menjadi hal baik untuk menyampaikan berbagai informasi agar ketika regulasi (kebijakan) dilaksanakan dapat diterima masyarakat dan regulasi didukung.