Insitekaltim,Samarinda – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) telah melakukan pertemuan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim untuk membahas upaya perbaikan infrastruktur jalan yang rusak di Kaltim.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengungkapkan bahwa banyak ruas jalan provinsi di Kaltim yang mengalami kerusakan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pihaknya terus berupaya agar ruas jalan tersebut dapat diubah menjadi jalan nasional. Hal ini diharapkan dapat mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dan perbaikan infrastruktur yang lebih cepat.
“Kami tetap selalu memperjuangkan bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik. Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim pada 2024. Apalagi, Kaltim menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depan,” tutur Veridiana di Gedung E DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.
Menurutnya, terdapat sekitar 1.500 km jalan provinsi di Kaltim yang mengalami kerusakan dan rencananya akan diperbaiki dengan APBN 2023 sebesar Rp2 triliun.
Beberapa wilayah yang menjadi prioritas perbaikan meliputi Kutai Barat, Mahakam Ulu dan beberapa kabupaten lainnya.
Selain itu, terdapat alokasi dana sebesar Rp8 triliun untuk pembangunan jalan di wilayah IKN. Veridiana juga mengkritik lambatnya penanganan jalan longsor di Jalan Anggana Samarinda, yang baru dimulai setelah satu tahun terjadi.
Ia memperingatkan akan pentingnya penanganan yang cepat dan tepat untuk mencegah kerugian lebih lanjut kepada warga yang terdampak.
“Kalau saya melihat itu, warga terdampak longsor di Jalan Anggana Samarinda sangat membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Itu sudah satu tahun, baru mulai perbaikannya. Itu tidak boleh terulang lagi di tempat lain,” imbuhnya.
Veridiana juga memonitor dua lokasi lain yang masih dalam pengawasan, yaitu jalan di Kecamatan Palaran dan Jalan Kecamatan Sambutan, Samarinda. Ia berharap perbaikan jalan di kedua lokasi tersebut dapat berjalan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.
Politikus PDI-P itu berharap agar infrastruktur jalan di Kaltim segera diperbaiki dan diperluas aksesnya, sehingga masyarakat dapat menikmati transportasi yang lebih lancar dan nyaman.
Ia juga meyakini bahwa pemerintah pusat akan memberikan perhatian khusus kepada daerah ini demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
“Saya yakin pemerintah pusat juga memperhatikan daerah kami demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tandas Veridiana.
