Insitekaltim,Sangatta – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Rizali Hadi menyampaikan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kutai Timur 2023 pada Rapat Paripurna ke-30 DPRD Kutai Timur di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutai Timur, Rabu (6/9/2023).
Rizali menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) sepakat dengan pandangan fraksi-fraksi yang menganggap penyerapan anggaran sebagai indikator penting dalam mengukur efisiensi penggunaan dana publik. Ini menjadi refleksi penting dalam upaya memastikan dana publik digunakan dengan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Kami juga sependapat dengan fraksi-fraksi terkait penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efisiensi penggunaan dana publik,” ujar Sekda Kutim.
Pemkab Kutim berkomitmen untuk memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran guna memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk bagaimana dana tersebut digunakan secara tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan riil masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan” tambahnya.
Rizali juga menyoroti catatan tentang utang tahun 2022 yang disampaikan oleh beberapa fraksi, termasuk Fraksi Demokrat, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya, fraksi PDI Perjuangan, dan fraksi Golkar.
Pemerintah Kutai Timur berkomitmen untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.
“Kami akan memastikan kewajiban pembayaran utang juga memperhatikan aspek-aspek akuntabilitas,” tegas Rizali.
Langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah akan melakukan pembayaran sepanjang mekanisme penganggaran dan pembayaran terhadap utang tersebut telah terpenuhi.
Komitmen pemerintah ini mencerminkan upaya serius untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
