Insitekaltim,Samarinda– Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, berharap pembentukan lembaga operasional di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Samarinda dapat menjadi solusi terhadap evaluasi infrastruktur jalan dan pengendalian banjir di Kota Tepian.
Sebutnya perluasan tim kerja dari pemerintah untuk mengfokuskan agenda dan tujuan pembangunan pada suatu persoalan ini, dapat benar-benar merespon cepat dalam menindaklanjuti persoalan jalan dan sistem drainase yang rusak selama ini.
“Kami mendukung inisiasi Pemkot Samarinda membentuk UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase, semoga perubahan APBD 2023 sudah dapat dianggarkan,” ungkap Novan Syahronny Pasie, Selasa (16/5/2023).
Novan, sapaan akrabnya, menjelaskan pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, UPTD tersebut patut dipastikan melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien.
Menurutnya, aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan nomenklatur tugas dan memenuhi kriteria keadaan darurat yang ada.
Dalam hal ini diterangkannya latar belakang pembentukan UPTD pemeliharaan jalan dan drainase ini adalah dalam rangka merespon cepat kondisi beberapa ruas jalan dan sistem drainase yang rusak.
Sehingga harus proaktif melakukan pemetaan pada jalan, jembatan dan drainase yang rusak.
Kemudian secara rutin memperhatikan kondisi usia teknis infrastruktur umum tersebut dan memberikan pemeliharaan, peremajaan ataupun pembongkaran.
Ia menekankan jangan sampai justru sudah dibentuk lembaga baru, tapi keterlambatan penanganan jalan berlobang atau drainase yang rusak masih terjadi.
“Diharapkan UPTD Ini menjadi solusi evakuasi infrastruktur jalan dan sistem drainase kita. Jangan lagi ada keterlambatan dan masyarakat juga proaktif melaporkan kepada pemerintah tentang jalan-jalan yang rusak,” terang politisi Partai Golkar itu.
Masyarakat diharapkan juga menyikapi dengan sikap proaktif dalam melaporkan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
