Insitekaltim, Sangatta – Dalam mengimplementasikan kurikulum pembelajaran terbaru di dunia pendidikan yakni Kurikulum Merdeka Belajar, harus di imbangi dengan merdeka sarana penunjang seperti akses internet dan aliran listrik (PLN).
Ketua Komisi D DPRD Kutim Yan mengatakan di Kutim sendiri masih banyak blank spot atau wilayah yang belum bisa mengakses jaringan internet begitu juga halnya listrik.
Hal ini akan menjadi penghambat penerapan Kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah.
“Untuk sekarang kelas VI SMP menggunakan sistem Merdeka Belajar, jika jaringan internet susah bagaimana implementasinya tidak bisa maksimal,” ujarnya kepada Insitekaltim.com, Kamis (3/11/2022).
Hal serupa juga terjadi pada pemasangan listrik PLN yang belum menjangkau daerah-daerah pelosok Kutim.
Oleh sebab itu, jika Pemerintah Kabupaten Kutim berkeinginan meningkatkan SDM bidang pendidikan maka harus memperhatikan kedua persoalan ini, sebab telah dikategorikan masalah urgensi dalam dunia pendidikan.
“Penerapan kurikulum ini kan sudah mulai berjalan, internet dan listrik paling dibutuhkan khususnya pelosok dan di hutan sawit,” jelasnya.
Dirinya berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim bisa saling berkoordinasi dengan Dinas Diskominfo dan pihak terkait untuk segera merealisasikan kedua kebutuhan ini.
“Ini harus gerak cepat, jika tidak maka penerapan kurikulum ini tidak maksimal,” tandasnya.
Kurikulum Merdeka Belajar adalah perpaduan digitalisasi dan kreativitas. Oleh karena itu merdeka tak ada lagi penjurusan. Tapi diganti dengan peminatan di kelas XI.
Peminatan itu akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi sekolah bersangkutan. Namun, garis besar Kurikulum Merdeka terletak pada perubahan pola pikir guru yang mengajar. Kolaborasi dan aktualisasi dari hasil project peserta didik yang akan jadi kunci keberhasilannya.
