Insitekaltim, Sangatta – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yuli Sa’pang menanggapi soal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diberikan Disnakertrans Kutim.
Salah satu program Disnakertrans Kutim yang menjadi unggulan di masa pemerintahan Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang (ASKB) ialah dengan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 50 ribu orang.
“Jika program tersebut menjadi program unggulan, maka pemerintah supaya mendukung dari segi anggaran terhadap Disnakertrans Kutim,” ungkap Yuli kepada awak media di Kantor DPRD Kutim, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Senin(11/7/2022)
Selain itu, ia juga meminta kepada Pemkab Kutim dalam pembagian APBD terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan secara adil dan bijaksana. Tujuannya agar program yang direncanakan di setiap OPD bisa terealisasi dengan baik dan maksimal.
“Soal penganggaran, pemerintah seharusnya memperhatikan seluruh OPD tanpa dibeda-bedakan, karena mereka (OPD) memiliki program-program penting,” tegasnya.
Menanggapi hal serupa, Anggota Komisi B DPRD Kutim, Faizal Rachman juga menginginkan pemerintah konsisten dalam mengerjalan program unggulan. Menurutnya, program serap 50 ribu tenaga kerja lokal bukan hal yang mudah dan memerlukan biaya tidak sedikit.
“Ini yang selalu kita soroti dan minta pemerintah supaya serius apa yang diprogramkan, karena selalu seperti itu, kadang-kadang targetnya besar tapi dukungan anggaran programnya kecil,” jelas Faisal.
Sebelumnya, Sekretaris Disnakertrans Kutim menyampaikan bahwa pengembangan SDM di BLK terus berjalan, namun masih menggunakan anggaran dari pihak provinsi.
“Untuk tahun ini anggaran pengembangan SDM baru ada Rp 250 juta, sedangkan tahun depan belum masuk dalam pembahasan,” pungkasnya.
