Reporter: Nuril – Editor: Redaksi
Insitekaltim,Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memutuskan perusahaan harus mengikuti harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
DPRD Kutim melakukan hearing bersama perusahaan kelapa sawit dan Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kutim, di Kantor DPRD Kutim, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Senin (23/5/2022)
“Kesepakatan dengan perusahaan kelapa sawit, saat surat keputusan presiden memperbolehkan ekspor CPO keluar maka perusahaan wajib mengikuti harga yang telah ditetapkan Dinas Perkebunan Kaltim,” ungkap Ketua DPRD Kutim, Joni melalui telepon selulernya.
Pasalnya, harga TBS untuk saat ini masih dalam kisaran Rp 1.700 an per kilogram. Oleh karena itu, saat surat keputusan presiden akan memperbolehkan ekspor CPO kembali, perusahaan akan mengikuti harga dari Dinas Perkebunan Kaltim. Dimana Dinas Perkebunan Kaltim akan memperbarui edaran harga TBS setiap bulannya.
Harga normal TBS biasanya kisaran Rp 3.500 per kilogram.
“Namun kenaikan harga TBS akan dilakukan secara berangsur-angsur hingga sesuai standarnya, biasanya Rp 3.500 per kilogram,” jelas politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Selain itu, perusahaan juga akan menampung hasil pemanenan buah sawit dari masyarakat Kutim seperti biasanya.
Dengan dibukanya ekspor crude palm oil (CPO), maka perusahaan akan memproduksi CPO lebih banyak lagi sehingga buah sawit di masyarakat bisa terbeli.
“Kalau ekspor dihentikan maka kebutuhan sawit juga menurun, makanya mereka (perusahaan) membatasi pembelian TBS dari masyarakat,” pungkasnya.
Jika setelah surat keputusan presiden mengenai diperbolehkannya ekspor CPO ternyata perusahaan masih menetapkan harga CPO rendah maka akan ditindaklanjuti kembali.
Persetujuan tersebut telah ditandatangani oleh beberapa perusahaan diantaranya PT Etam Bersama Lestari, PT Hamparan Perkasa Mandiri, PT Kutai Balian Nauli, PT Telen, PT Anugerah Energi Utama, PT Gunta Samba dan PT Dharma Satya Nusantara.