Reporter: Yulia – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Presiden Joko Widodo menetapkan perpindahan IKN di Kalimantan. Tujuannya untuk pemerataan infrastruktur, ekonomi dan juga keadilan sosial.
“Banyak yang bertanya anggarannya dari mana. Perlu diketahui bahwa untuk kawasan inti yaitu istana dan gedung kementerian itu berasal dari APBN. Perkiraannya kita membutuhkan sekitar 20 persen dari total anggaran yang ada. Sementara 80 persennya, berasal dari KPBU, investasi dari para investor dan lainnya,” bebernya, Selasa (22/2/2022).
Menanggapi hal itu tokoh masyarakat Kaltim, Meiliana menilai bahwa nantinya Penajam Paser Utara (PPU) akan menjadi magnet baru di Indonesia menggantikan Jakarta.
“Kalau sudah jadi magnet apapun akan mendekat dan datang. Maka dua tahun ini harus dipersiapkan dengan matang. Peluang harus segera ditangkap, jangan jadi penonton saja,” jelasnya saat mengikuti Beranda Nusantara RRI Samarinda, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, tidak ada untungnya jika hanya berdebat. masyarakat Kalimantan khususnya Kaltim harus mengambil langkah cepat untuk bertindak nyata, segala cara harus dilakukan selama dua tahun ini. Masih ada waktu untuk mengejar dan mempersiapkan semuanya.
“Selama dua tahun ini bagaimana caranya kita mendidik SDM dan melatih ASN. Tidak hanya itu, cleaning service, Satpam, Satpol-PP pun juga harus kita perhatikan untuk mendapat pelatihan. Pikirkan bahwa kita itu seolah-olah berada di Jakarta,” terangnya.
Selain itu, pembangunan yang ada merupakan pekerjaan yang harus dilakukan pusat. Akan tetapi, bukan berarti provinsi dan daerah sekitar IKN Nusantara hanya diam saja. Justru, semua pihak harus saling membantu.
“Jangan berpikir ini pekerjaan pusat saja, namun eksekutif dan legislatif harus berkolaborasi juga untuk membantu pembangunan sekitar IKN dengan memanfaatkan APBD,” tegas Mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim itu.
