Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Tanah Pemkot Samarinda Masih Dalam Proses Sertifikasi, BPKAD Percepat Sertifikasi 1.700 Aset

    Juli 1, 2026

    Istilah Pendidikan Makin Keren tapi Masuk Sekolah Makin Susah

    Juli 1, 2026

    Haaland Bawa Norwegia ke 16 Besar, Pantai Gading Tersingkir Dramatis

    Juli 1, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Pemerintah
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    • Lifestyle
    • Olahraga
    • Kesehatan
    insitekaltim.com
    Home»Advertorial»Kemenkum Kaltim»Yasonna: Kades-Lurah yang Menyelesaikan Sengketa Warga Dianggap Hakim Perdamaian
    Kemenkum Kaltim

    Yasonna: Kades-Lurah yang Menyelesaikan Sengketa Warga Dianggap Hakim Perdamaian

    Ratu ArifanzaBy Ratu ArifanzaJuni 1, 202302 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Teks: Malam Penganugerahan
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Insitekaltim,Jakarta – Badan Pembinaan Hukum Nasional menggelar Paralegal Justice Award yang diikuti oleh 294 orang kepala desa/lurah berasal dari 30 provinsi, 123 kabupaten/kota guna mengapresiasi pemimpin daerah yang mampu menyelesaikan sengketa di antara para warga.

    Bersamaan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, Anugerah Paralegal Justice Award dilaksanakan tepatnya pada Kamis, (1/6/2023) di Ballroom Discovery Hotel Ancol Jakarta.

    Yasonna Laoly menyampaikan bahwa Paralegal Justice Award bukan semata-mata menang atau kalah melainkan sebagai wadah dalam membangun semangat dan motivasi para Kades dan lurah khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk memberikan pelayanan Hukum

    Dalam melaksanakan Paralegal Justice Award, Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan kepada kepala desa/lurah yang telah lulus Paralegal Justice Award serta mendapatkan penghargaan Nonlitigation Peacemaker.

    Hal yang mendorong penyelenggaraan Paralegal Justice Award adalah peran kepala desa/lurah sebagai pemimpin di masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum antarwarga, mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata dan lapangan kerja.

    Melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM telah membuka pendaftaran Paralegal Justice Award sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai tanggal 12 April 2023.

    Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 5 orang yang terdiri dari 2 orang lurah dari Kota Samarinda dan 3 orang kepala desa dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, yang telah berhasil masuk nominasi hanya 4 orang kepala desa/lurah.

    Yaitu Lurah Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Feni Andriyani dan Lurah Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Hera Hermawan. Sedangkan dari Kabupaten Kutai Kertanegara adalah Kepala Desa Tabang Kecamatan Muara Ritan Ardy Maroni dan Kepala Desa Kersik, Kecamatan Marangkayu Jumadi.

    .Kakanwil Kemenkumham Kaltim Sofyan didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dulyono, Kepala Bidang Hukum Mia Kusuma Fitriana dan Penyuluh Hukum Madya Eka Juraidah menghadiri Malam Anugerah Paralegal Justice Award

    Kades/Lurah Sofyan Yasonna
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Ratu Arifanza

    Related Posts

    Genjot Daya Saing Produk Desa, Kemenkum Kaltim Percepat Pendaftaran Merek Kolektif KDMP

    Januari 22, 2026

    Lantik Enam PPNS, Kemenkum Kaltim Tegaskan Peran Strategis Penegakan Perda di Kukar

    Januari 19, 2026

    Empat Notaris Pengganti Dilantik, Hanton Hazali Tekankan Tanggung Jawab Profesi

    Januari 14, 2026

    Perkuat Perlindungan KI, Kanwil Kemenkum Kaltim Raih Penghargaan Sektor Perkebunan

    Desember 16, 2025

    Hak Kreator di Mata Dunia, Indonesia Usulkan Aturan Royalti Digital Mengikat

    Desember 1, 2025

    Kemenkum Kaltim Dorong Penguatan Regulasi Daerah dan Digitalisasi Produk Hukum di Mahulu

    November 20, 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Tanah Pemkot Samarinda Masih Dalam Proses Sertifikasi, BPKAD Percepat Sertifikasi 1.700 Aset

    Nur AjijahJuli 1, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus mempercepat proses sertifikasi aset…

    Istilah Pendidikan Makin Keren tapi Masuk Sekolah Makin Susah

    Juli 1, 2026

    Haaland Bawa Norwegia ke 16 Besar, Pantai Gading Tersingkir Dramatis

    Juli 1, 2026

    Sengkarut Jalur Zonasi di Samarinda, Siswa Palaran Terlempar 7 Kilometer ke Seberang

    Juli 1, 2026

    Kopdes Merah Putih dan BUMDes, Beriringan Fokus Lengkapi Ekonomi Desa

    Juli 1, 2026
    1 2 3 … 3,184 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.