Insitekaltim, Bontang – Pembangunan posyandu di Bontang kerap mengalami hambatan karena masalah pembebasan lahan. Salah satu penyebabnya, menurut anggota DPRD Bontang Heri Keswanto adalah melonjaknya harga tanah begitu pemerintah berniat untuk membeli.
Fenomena ini sudah sering terjadi. Ketika pemerintah memutuskan untuk membangun posyandu atau fasilitas publik lainnya, pemilik lahan cenderung menaikkan harga tanah di atas nilai pasar.
“Masalah harga tanah ini menjadi salah satu kendala besar yang sulit diatasi. Ketika pemerintah hendak membeli lahan, harga tiba-tiba melonjak tinggi. Ini membuat proses pembangunan sering tertunda,” jelasnya baru-baru ini.
Selain harga tanah yang tak terduga melonjak, Heri juga menyoroti bahwa proses pembebasan lahan kerap kali terhambat oleh birokrasi yang panjang dan rumit. Proses administratif yang harus dilewati sering kali memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan lahan yang dibutuhkan.
“Tidak hanya harga yang melonjak, birokrasi juga menjadi tantangan besar. Setiap proses pembebasan lahan harus melewati sejumlah tahapan administrasi yang memakan waktu,” tambah Heri.
Menurutnya, situasi ini semakin memperparah kondisi pembangunan posyandu di berbagai kelurahan di Kota Bontang, yang sebenarnya sudah tertinggal. Banyak kelurahan yang hingga kini belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, meski kebutuhan akan layanan dasar kesehatan, terutama untuk ibu hamil, balita, dan lansia, semakin meningkat.
Posyandu menjadi salah satu pilar penting dalam sistem kesehatan masyarakat di Bontang. Keberadaan posyandu membantu memberikan layanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan oleh kelompok rentan, seperti ibu hamil, anak-anak dan lanjut usia. Sayangnya, pembangunan posyandu belum merata di seluruh kelurahan, bahkan beberapa posyandu yang sudah berdiri kondisinya memprihatinkan.
“Kita masih melihat banyak posyandu yang kondisinya kurang layak, baik dari segi gedung maupun aksesnya yang kurang memadai. Ketersediaan lahan pun belum mencukupi untuk membangun posyandu baru di sejumlah kelurahan,” kata Heri.
Melihat kondisi ini, politikus Partai Gerindra itu mengimbau masyarakat agar lebih kooperatif dan tidak mempersulit proses pembebasan lahan. Ia berharap warga bisa memahami bahwa pembangunan posyandu bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, melainkan demi kesejahteraan bersama.
“Saya berharap warga bisa lebih kooperatif dalam proses pembebasan lahan agar pembangunan bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Heri juga menambahkan bahwa upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan posyandu telah disiapkan dengan baik, termasuk anggaran yang sudah dialokasikan. Namun, ketika proses pembebasan lahan terhambat oleh tingginya harga tanah dan birokrasi, anggaran yang sudah dialokasikan bisa jadi tidak cukup.
“Kita sudah anggarkan sekian untuk pembangunan posyandu, tetapi ketika harga lahan di lapangan melonjak tiba-tiba, alokasi anggaran yang ada tidak mencukupi. Ini jelas menjadi masalah yang harus segera diatasi,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Heri mengajak warga untuk berperan aktif dalam mendukung program pemerintah. Pembangunan fasilitas publik seperti posyandu hanya bisa terlaksana jika ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.
“Posyandu adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan paling rentan. Saya harap masyarakat bisa lebih aktif dan membantu pemerintah dalam proses pembangunan ini. Mari kita bekerja sama demi kebaikan bersama,” pungkas Heri.
