Insitekaltim, Kendari – Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji ikut hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu, 27 Agustus 2025.
Rakornas kali ini mengusung tema “Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang Berkualitas, Investasi Maju, Asta Cita Mantap” sebagai langkah memperkuat regulasi daerah agar lebih berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Acara dibuka langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan pemukulan gong sebagai tanda dimulainya kegiatan.
Rakornas PHD 2025 dihadiri sejumlah tokoh penting, mulai dari Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, para gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, hingga Kepala Biro Hukum se-Indonesia.
Wagub Seno menyebut forum ini sangat strategis bagi daerah, termasuk Kalimantan Timur. Menurutnya, regulasi yang baik bukan hanya soal kepastian hukum, tapi juga mampu menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, dan berpihak pada masyarakat.
“Rakornas ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Harapannya lahir strategi penyusunan produk hukum daerah yang selaras dengan kepentingan investasi,” ungkap Seno Aji usai mengikuti Rakornas.
Ia menegaskan, kejelasan regulasi menjadi salah satu kunci untuk menarik investasi dan mempercepat pembangunan daerah. “Dengan aturan yang jelas, adaptif, dan pro-rakyat, masyarakat bisa merasa terlindungi sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha,” tambahnya.
Seno juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pusat dan daerah agar regulasi tidak hanya sekadar aturan di atas kertas, tetapi betul-betul bisa menjawab kebutuhan masyarakat serta mempercepat pembangunan di daerah.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa produk hukum daerah memegang peran vital. Tidak hanya berpengaruh pada masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga berdampak pada kinerja pemerintah pusat.
“Produk hukum daerah sangat berdampak langsung, baik ke masyarakat maupun dunia usaha. Bahkan outcome-nya berpengaruh sampai ke pemerintah pusat,” ujar Tito.
Menurutnya, Rakornas PHD merupakan forum tahunan yang penting karena produk hukum daerah adalah bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. “Maka kualitasnya harus terus ditingkatkan agar benar-benar memberi manfaat luas,” tutupnya.
