Insitekaltim Samarinda – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengingatkan agar seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim maupun perangkat daerah tidak hanya terfokus pada angka-angka dalam mengetahui perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat maupun tingkat kemiskinan.
Kalau terfokus angka-angka bisa membuat aparatur puas dan terbuai dengan kerja yang telah dilakukan. Tetapi, ternyata sebaliknya masih banyak rakyat yang belum sejahtera dan masih banyak yang harus dikerjakan.
“Dengan angka-angka bisa membuat kita cukup merasa puas dan terbuai. Ternyata, kita tidak tahu masih banyak rakyat yang belum sejahtera dan masih banyak yang harus dikerjakan,” kata Hadi Mulyadi ketika membuka pertemuan High Level Meeting atau pertemuan tingkat tinggi yang dilaksanakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Natal dan Tahun Baru 2018 di Ruang Tepian 1, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kamis (29/11/2018).
Hadi mengatakan, hingga saat ini angka kemiskinan di Indonesia menurun dari tiga digit turun menjadi dua digit, yaitu dari 10 turun menjadi 9 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Namun demikian, yang harus diperhatikan pemerintah daerah adalah angka yang diterima negara ini menjadi barometer daerah untuk meningkatkan kerja pemerintah agar menyadari tidak cukup hanya berkaca pada angka saja.
“Masih banyak saudara-saudara kita jauh dari angka kemiskinan. Karena itu, mari bersama bekerja dengan baik. Ini tantangan bagi kita agar terus bekerja lebih baik,” jelasnya.
Selain itu, Hadi Hadi berpesan semoga pertemuan tersebut dapat menyukseskan pengendalian inflasi di Kaltim. Melalui inflasi yang dapat dikendalikan, diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat dan kesejahteraan rakyat semakin baik.
“Pemprov Kaltim yakin selama kepemimpinan Gubernur Isran Noor ke depan semoga perekonomian Kaltim semakin baik,” jelasnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Ekonomi Setprov Kaltim H Nazrin dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim M Nur serta perwakilan maupun Bupati/Walikota se Kaltim.(jay/sul/ri/humaspro)
