Insitekaltim, Samarinda – Setelah resmi didorong Partai Gerindra Kota Samarinda sebagai bakal calon Wali Kota Samarinda untuk Pilwali 2029, Ketua DPRD Samarinda sekaligus Ketua DPC Gerindra Samarinda Helmi Abdullah, memilih tidak larut dalam euforia dukungan kader.
Alih-alih mendeklarasikan pencalonan lebih dini, Helmi justru menegaskan langkah pertama yang akan dilakukan adalah memperkuat mesin partai hingga tingkat paling bawah dan membuktikan keseriusannya melalui kerja politik di lapangan.
Sikap itu disampaikan Helmi usai konsolidasi internal Gerindra yang secara bulat mendorong namanya sebagai figur yang akan dipersiapkan menghadapi kontestasi politik 2029. Dukungan tersebut muncul dari jajaran pengurus DPC, PAC, ranting hingga anak ranting se-Kota Samarinda.
Menurut Helmi, dorongan dari kader merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar deklarasi politik.
“Kalau mau maju kepala daerah itu harus kerja. Tidak bisa tiba-tiba muncul saat pemilihan lalu mencalonkan diri. Siapa yang kenal? Karena pemilihan kepala daerah itu membutuhkan pengenalan, sosialisasi, dan kerja yang panjang,” ujarnya usai konsolidasi Gerindra Jumat, 5 Juni 2026 di Hotel Haris Samarinda.
Fokus utama Gerindra saat ini bukan membicarakan pencalonan, melainkan menuntaskan konsolidasi organisasi sesuai arahan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra pasca-Rapat Kerja Daerah beberapa waktu lalu.
Saat ini, kepengurusan partai di 10 kecamatan dan 59 kelurahan telah rampung dibentuk. Target berikutnya adalah menyelesaikan pembentukan 1.971 pengurus anak ranting di tingkat RT sebelum memasuki tahapan verifikasi partai politik menuju Pemilu 2029.
“Kami sedang membenahi infrastruktur partai. Itu yang paling penting. Kalau organisasi kuat, maka kerja politik juga akan lebih mudah dilakukan,” katanya.
Meski namanya mulai dipromosikan sebagai calon wali kota keputusan akhir tetap berada di tangan DPD dan DPP Gerindra, budaya politik di partainya menempatkan survei dan kinerja sebagai dasar utama dalam menentukan kandidat yang akan diusung.
“Kalau saya mau maju, saya juga harus kerja dulu. Nanti DPD dan DPP yang menilai. Kalau surveinya tidak bagus, bisa saja partai mencari alternatif lain. Jadi yang menentukan adalah kerja dan hasilnya di masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tiket Pilwali 2029 belum sepenuhnya aman bagi siapa pun, termasuk dirinya. Helmi mengakui Gerindra memiliki banyak kader potensial yang berpeluang mendapat penugasan politik dari partai.
“Di Gerindra banyak kader yang potensial. Kita harus menghormati itu. Tidak hanya saya yang punya peluang,” ujarnya.
Meski demikian, dorongan untuk maju sebagai calon wali kota merupakan bagian dari proses politik yang wajar. Apalagi, sebagai Ketua DPRD dan Ketua DPC Gerindra Samarinda, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menjawab aspirasi kader.
“Tentu cita-cita politik itu ada. Hari ini saya menjadi Ketua DPRD, besok bisa wali kota, bisa gubernur. Itu sesuatu yang wajar dalam dunia politik. Tetapi semuanya harus melalui proses dan kerja,” katanya.
Helmi juga memberi sinyal akan melanjutkan sejumlah program yang dinilai berhasil dijalankan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, jika suatu saat mendapat amanah memimpin Kota Tepian.
Salah satu program yang disebutnya layak diteruskan adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Helmi mengaku menjadi salah satu orang yang terlibat langsung dalam sosialisasi program tersebut sejak awal diperkenalkan kepada masyarakat.
“Kalau program itu baik dan dirasakan masyarakat, saya tidak malu untuk melanjutkannya. Bahkan kalau memungkinkan harus ditingkatkan lagi manfaatnya,” ujarnya.
