Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Browsing: UMKM
“Surat edaran terkait kebijakan parsel lebaran yang harus memprioritaskan produk lokal betul sudah kami sebar,” ungkapnya saat ditemui di Balaikota, Jumat (29/3/2024).
“Kapan ni kita buat PKS-nya. Kita harus gerak cepat, sebelum Lebaran kalau bisa,” kata Akmal Malik pada Jumat (29/3/2024) di VVIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda.
“Kita ingin memanfaatkan momen Lebaran ini untuk membantu UMKM Samarinda,” ujarnya di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (26/3/2024).
“Kita ingin adanya produk parcel yang menggunakan produk-produk UMKM, misalnya amplang, ladak, jajanan durian,” ungkapnya, Rabu (27/3/2024).
“Kalau dilihat dari ukuran tenaga kerja 97 persen total penyerapan tenaga kerja kita itu dari UMKM,” tegasnya pada Rabu, (27/3/2024) di GOR 27 September Universitas Mulawarman usai menghadiri Seminar Nasional bertajuk Bersama Ekonomi Syariah Dalam Upaya Memajukan UMKM 2024.
“Kami sediakan pendamping halal yang melakukan pendampingan kepada para UMKM di Kaltim. Sertifikasi halal ada dua, yaitu self declare dan reguler melalui lembaga pemeriksa halal (LPH),” ujar Heni, Jumat (22/3/2024).
“Diharapkan produk UMKM dan usaha mikro bisa memiliki sertifikat halal dan higienis, mengingat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa produk yang masuk atau beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal,” ujar Anggota Pansus II DPRD Samarinda Laila Fatihah.
“Kaltim bersyukur Kideco hadir untuk masyarakat, serta membawa banyak kemaslahatan,” pujinya pada Jum’at, (22/3/2024) di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, saat menghadiri Iftar Ramadhan yang digelar manajemen PT Kideco Jaya Agung.
“Target penyelesaian Raperda ini adalah enam bulan dari sekarang, yaitu per 18 Oktober. Kami berharap dapat menyelesaikan hasil karya kami bersama dalam periode terakhir ini,” ujar, Rabu (20/3/2024).
“Sudah berjalan di Dinas Koperasi dan UKM . Saat ini ada 200 yang diberi subsidi. Raperda ini diusahakan agar kebijakan subsidi bagi pelaku UMKM tidak terhenti bergantung pada kepala OPD yang bersangkutan,” paparnya, Rabu (20/3/2024).
