DPRD Kaltim Kantongi Restu Kemendagri, Paripurna Penetapan Hak Angket Dijadwalkan 10 JuniMei 25, 2026
DPRD Bontang Kritik PP Nomor 28 Tahun 2024, Sebut Aturan Kontrasepsi Berpotensi Legalkan Seks BebasSittiAgustus 7, 2024 Insitekaltim,Bontang — Anggota DPRD Kota Bontang Suharno tidak setuju dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan…
