Browsing: Pansus

“Yang menjadi muara kita raperda ini adalah anggaran. Kalau diskusi kita hari ini tidak disampaikan dalam program kerja OPD dan stakeholder, maka hanya akan sia-sia saja,” ujarnya, Kamis (6/6/2024).

“Kalau tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi. Jadi UMKM kita harus siap” ujarnya di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda, Senin (6/6/2024).

“Raperda ini juga ingin mengatur tentang pembiayaan, bahwa pembiayaan harus dijelaskan secara rinci dan diputuskan dengan tepat sebelum perda ini disahkan,” jelas Laila.

“ Misalnya nanti dari satu sektor menyampaikan dan dari sektor lain merasa ini beririsan. Nanti kita persilakan. Kita harap nanti dinamika yang muncul di forum ini akan membingkai peran ranperda yang akan kita susun pada kesempatan berikutnya,” jelas Abdul Rohim di Ruang Rapat Gabungan Lantai II DPRD Kota Samarinda.

“Perda Pendidikan kita itu kan 2013, perda itu sudah cukup lama karena di perda itu masih ada SMA dan SMK. Sementara SMA dan SMK sementara ini sudah menjadi kewenangan provinsi,” jelas Asli di Ruang Rapat DPRD Samarinda Lantai I, Rabu (13/3/2024).

“Alasan perlu perda ini agar pesantren punya peluang memperoleh bantuan dari pemerintah daerah melalui perangkatnya,” tutur Mimi saat sampaikan laporan akhir hasil kerja Pansus, Kamis (23/11/2023).

“Kasus ini telah berlangsung selama hampir 20 tahun, dimulai sejak tahun 2005, karena selama ini Indominco tidak mau terbuka terkait sengketa lahan yang diklaim oleh Kelompok Tani Karya Bersama,”

“Kami mendapat beberapa masukan terkait mekanisme sistem, bantuan yang akan diberikan dan pemilihan judul raperda ini agar fleksibel dan tidak membatasi kita dalam membangun pesantren,”

Insitekaltim,Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur H. Jahidin menyoroti masalah kelangkaan pasokan listrik yang masih menghantui sejumlah…

Insitekaltim,Sangatta – Sisa Lebih Anggaran (Silpa) APBD Kutim 2022 yang ditetapkan Pemkab Kutim Rp 1,5 triliun. Besaran ini cukup timpang…