Browsing: PAD

Insitekaltim,Samarinda – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Markaca menilai program inovatif yang dirancang Pemerintah Kota…

“Saya dari 2014 duduk menjadi anggota DPRD dan tidak pernah lebih daripada Rp300 miliar. Tapi sekarang sudah di angka Rp700 miliar. Nah ini sudah keberhasilan. Padahal kepemimpinan sekarang baru berjalan tiga tahun,” ungkapnya, Selasa (19/3/2024).

“Dalam pembangunan pariwisata, kami akan selalu mendukung upaya Pemkot Samarinda. Hal ini harus menjadi prioritas dalam pengembangan kota kita, terutama dalam meningkatkan PAD,” ujar Samri, pada Selasa (19/3/2024).

“Dalam model kerja sama semacam ini akan ada keuntungan yang dapat diperoleh bagi pengelola destinasi wisata dan juga bagi pemerintah dalam bentuk promosi melalui iklan,” ujar Samri pada Selasa (20/3/2024).

“Saya mohon kepada seluruh pengusaha untuk menaati. Hari ini saya sampaikan tidak ada koreksi, tetap larangan sampai jam 5. Kita hanya minta selama satu bulan,” tegasnya, Jumat (15/3/2024).

“Tentu saya sangat senang karena BUMD-BUMD kita sudah berkomitmen untuk berkolaborasi. Ini kemajuan positif dan insyaallah baik untuk Kaltim ke depan,” kata Akmal Malik pada Kamis (7/3/2024) di Hotel Ritz Carlton Jakarta, saat menghadiri Penandatanganan MoU Kolaborasi BUMD Kalimantan Timur.

“Pemerintah daerah mempercayakan kepada BUMD untuk menjadi ujung tombak untuk berbisnis,” tegas Akmal Malik usai bersilaturahmi dengan pimpinan BUMD di
Ruang Rapat VIP Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Senin (29/1/2024).

“Saat ini kami masih membahas terkait dengan perkembangan pariwisata untuk ke depannya. Bagaimana Bontang ini menjadi kota pariwisata dengan membentuk BPPD,” ucapnya.

“Jangan sampai penyertaan modal kita besar, namun PAD yang dihasilkan justru minim. Harapannya, pihak ketiga yang dipilih dapat mengelola pelabuhan ini secara profesional dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kutim,” ujar Sobirin, Minggu (12/11/2023).

“Kami meyakini bahwa pendekatan yang holistik dan berimbang perlu diterapkan dalam menyusun APBD, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ujarnya saat membacakan pandangan umum terhadap RAPBD Kutim 2024, dalam rapat paripurna ke-11 DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).