Insitekaltim, Samarinda – Kebijakan anggaran sektor pendidikan yang dirumuskan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sampai saat ini masih absen dalam menyediakan program stimulan, berupa beasiswa daerah yang dikhususkan bagi pelajar dan mahasiswa lokal berprestasi maupun yang membutuhkan bantuan finansial.
Ketiadaan alokasi jaminan pendidikan ini memicu kritik miring dan mulai dimanfaatkan sebagai komoditas politik taktis oleh kubu oposisi untuk menggoyang ritme kerja eksekutif di Balaikota.
Kader PDIP Samarinda Anhar menyayangkan minimnya visi jangka panjang pemerintah dalam investasi sumber daya manusia. Menurutnya, sebagai kota pusat pemerintahan provinsi, Samarinda idealnya memiliki instrumen jaminan pendidikan yang kokoh berbasis anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Idealnya beasiswa itu harus ada. Paling tidak untuk mahasiswa kita yang berasal dari Samarinda yang memiliki prestasi,” kata Anhar, Jumat, 10 Juli 2026.
Anhar mengklarifikasi bahwa macetnya program pro-rakyat ini bukan karena kelalaian elemen parlemen dalam menyuarakan aspirasi, melainkan murni macet di meja eksekusi pemerintahan.
Selaku Anggota Komisi IV DPRD Samarinda ia menegaskan usulan penataan anggaran terus diberikan, namun eksekutif memegang kendali penuh atas kalkulasi keuangan.
“Kami kan sekadar mengusulkan, tetapi yang menghitung kemampuan keuangan daerah serta asumsi pendapatan kita dari tahun ke tahun itu adalah pihak eksekutif,” terangnya.
Partai berlambang banteng moncong putih tersebut mengaku telah lama mengantongi rencana induk pembangunan yang matang terkait jaminan kesejahteraan sosial dan pendidikan warga Samarinda.
Kendati demikian, implementasi program tersebut diakui masih terganjal konstelasi politik lokal akibat belum adanya kader murni parpol yang berhasil merebut posisi puncak di jajaran pemerintahan.
“Sebenarnya jangan tanya saya. Kalau saya wali kotanya, baru tanyakan itu dan saya pasti akan jawab serta eksekusi. Perlu saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan ini belum berkuasa, belum pernah mendudukkan kader sebagai wali kota maupun gubernur di Kaltim ini,” ungkap Anhar.
Komitmen jaminan pendidikan partainya siap diaktifkan secara total sebagai program kerja nyata apabila masyarakat memberikan mandat politik pada kontestasi pemilihan kepala daerah mendatang.
“Kalau dibilang pro, kami sudah punya. Saya berkali-kali mengatakan bahwa kami sudah memiliki blueprint tentang itu semua. Namun syaratnya, jadikan dulu wali kota dari PDI Perjuangan,” tantangnya.
Di sisi lain, saat disinggung mengenai konsistensi wilayah tetangga seperti Kabupaten Kutai Timur yang rutin menggelontorkan beasiswa bupati secara berkala, Anhar meminta publik tidak terjebak pada narasi plagiasi program antarwilayah.
Ia menilai setiap daerah memiliki postur keuangan serta skala prioritas sosial yang berbeda. Dirinya menolak keras jika tata kelola pemerintahan Samarinda hanya sekadar menduplikasi program milik daerah lain demi mengejar citra politik instan.
“Memang seharusnya ada (seperti Kutim). Namun, saya tidak mau bicara atau meniru Kutim. Jangan sampai kita selalu menjadi plagiat, menjiplak ke sana kemari lalu dibanding-bandingkan. Tidak boleh seperti itu. Samarinda ini harus memiliki karakter dan program kerja mandiri yang disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat kita sendiri,” pungkasnya.
