Insitekaltim,Jakarta -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) merayakan Hari Lahir Kemenkumham ke-78 dengan menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kualitas hukum di Indonesia dengan penerapan prinsip hukum pidana modern, seperti keadilan korektif, keadilan restoratif, dan rehabilitatif.
Perjalanan panjang KUHP baru dimulai sejak digagas pada tahun 1963, hingga akhirnya mencapai titik penting dengan disahkannya pada 6 Desember 2022.
Proses ini menandai keberhasilan Indonesia dalam memiliki produk hukum asli yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana, menyampaikan komitmen untuk memberikan pemahaman yang luas kepada seluruh masyarakat.
Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah berencana melakukan proses sosialisasi selama 3 tahun sebelum KUHP baru diberlakukan secara menyeluruh.
“KUHP baru memanfaatkan prinsip hukum pidana modern, yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan rehabilitatif,” katanya.
Pembaruan KUHP juga mengacu pada lima misi, yaitu dekolonisasi, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi/rekodifikasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi serta modernisasi,” pungkas Widodo ketika membuka acara di Jakarta.
Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) dilaksanakan pada 78 titik Kantor Wilayah dan 78 titik Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di seluruh Indonesia, melibatkan 7.800 peserta, termasuk tenaga fungsional penyuluh hukum dan PBH di 33 Kantor Wilayah Kemenkumham.
Hari Lahir Kemenkumham (HDKD) yang diperingati tiap tanggal 19 Agustus setiap tahunnya, menjadi momentum bagi Kemenkumham untuk merenungkan pencapaian dalam 78 tahun pengabdian dalam balutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan tema besar “Kemenkumham Semakin Berkualitas untuk Indonesia Maju”, lembaga ini bertekad memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Sejalan dengan semangat KUHP baru, kami berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah berencana memaksimalkan proses sosialisasi selama 3 tahun sebelum KUHP baru diberlakukan secara menyeluruh,” tambah Widodo.
Sebagai lembaga pilar hukum, Kemenkumham berupaya menciptakan lingkungan hukum yang adil, berlandaskan pada prinsip keadilan korektif, keadilan restoratif, dan rehabilitatif.
Dengan semangat HDKD ke-78, Kemenkumham berkomitmen untuk menjadi lembaga yang semakin berkualitas dalam melindungi hak-hak asasi manusia dan berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.
Dengan demikian, KUHP baru ini menjadi tonggak penting untuk memperkuat kualitas hukum Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.
